Bila Reshuffle Kabinet karena PAN, 3 Kursi Menteri Ini Paling Terancam

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, terdapat tiga posisi menteri yang kemungkinan akan diduduki oleh PAN. Ketiganya yaitu kursi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Perhubungan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Namun, dari ketiga posisi tersebut, Adi menyebut bahwa kemungkinan besar posisi yang diincar PAN adalah Menko PMK. Selama ini diketahui bahwa Muhadjir Effendy merupakan salah satu representasi Muhammadiyah. Sementara, kader PAN juga banyak yang jadi representasi Muhammadiyah. Sehingga, bila Muhadjir diganti dengan kader PAN, akan tetap ada representasi Muhammadiyah di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

“Tapi kalau melihat kecenderungan yang sesuai dengan portofolio PAN, memang di Menko PMK. Posisinya menko dan strategis, sebanding dengan suara PAN yang ada di parlemen. Jika menterinya diganti, kan diganti dengan elite-elite PAN yang representasinya Muhammadiyah,” ujar Adi saat dihubungi IDN Times, Senin (30/8/2021).

Selain itu, Adi juga mengatakan, bila reshuffle benar-benar terjadi maka kursi yang diincar tentu berasal dari kalangan profesional. Sebab, kunci dari reshuffle kabinet yaitu tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan partai politik.

“Kuncinya satu, jangan pernah mengurangi jatah menteri dari parpol. Kalaupun ada jatah partai di-reshuffle, paling dirotasi ke tempat lain yang posisinya juga sama strategis,” jelas Adi.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa reshuffle menjadi urusan presiden sepenuhnya. Dia menegaskan, hingga saat ini Presiden Jokowi masih fokus pada penanganan COVID-19.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini Presiden dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju fokus menghadapi pandemik COVID-19 di tiga level: kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, khususnya UMKM," kata Fadjroel saat dihubungi IDN Times, Jumat (27/8/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada yang aneh dengan langkah partainya bergabung kembali ke koalisi parpol pendukung pemerintah. Sebab, sejak kepemimpinan BJ Habibie pada 1999 hingga Jokowi pada 2018, PAN adalah partai pendukung pemerintah. 

"PAN keluar dari koalisi pemerintah waktu itu dalam rangka untuk menjaga moral politik karena dukungan pasangan calon di Pilpres 2019 berbeda. Oleh karena itu, PAN pamit undur," ujar Viva kepada media pada Kamis, 26 Agustus 2021. 

Kembali masuknya PAN ke koalisi pendukung pemerintah diumumkan Jokowi ketika menggelar makan malam bersama para ketua umum dan sekjen parpol di Istana Merdeka, 25 Agustus 2021. Di dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut PAN sebagai sahabat baru. 

Sementara, ketika ditanyakan kepada Viva apakah ada kursi menteri yang ditawarkan kepada PAN sebagai imbal balik, karena sudah kembali ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi, ia menjawab diplomatis. Ia mengatakan, jatah kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden. 

"PAN sangat menghormati Beliau (Jokowi). Semuanya diserahkan kepada kebijakan Pak Presiden. Ya, ini kami sampaikan karena anak bungsu, saudara baru, tapi yang jelas bukan saudara tiri," tutur dia. 

Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan politik dan PAN memutuskan belakangan bergabung lagi ke koalisi pemerintah karena ingin melakukan ijtihad politik bagi rakyat. "Ini kan dalam rangka menebar kebaikan, kebajikan buat umat dan bangsa," kata Viva.