BNPB Kritisi Kepala Daerah Kerap Salahkan Hujan Jadi Penyebab Bencana

01 Des 2025, 14:01 WIB

Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI AD Kodam Iskandar Muda berada dalam kondisi siaga penuh untuk menangani banjir yang melanda sembilan kabupaten/kota di Aceh (Dok. Dinas Penerangan TNI AD)

Intinya sih...

Soroti tata ruang yang tak sesuai aturan, seperti rumah yang melanggar sempadan sungai
BMKG ingatkan curah hujan tinggi terjadi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026 di wilayah selatan Indonesia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, mengkritisi sejumlah kepala daerah yang kerap menyalahkan curah hujan tinggi saat terjadi bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Raditya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). Raditya mengatakan, pentingnya kepala daerah memahami mitigasi bencana dimulai dari penetapan status wilayah hingga bagaimana mengantisipasinya.

“Seringkali terjadi dan seringkali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap,” ujar Raditya dalam paparannya.

1. Soroti tata ruang yang tak sesuai aturan

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) senilai total Rp19.099.409.350. (Dok. Kemensos)

Padahal permasalahan yang terjadi tak menutup kemungkinan disebabkan karena tata ruang yang tidak sesuai aturan. Menurut data milik BNPB, misalnya, banyak rumah di Jabodetabekpunjur yang melanggar peraturan.

“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” ujar dia.

Adapun yang dimaksud sempadan sungai adalah zona di kiri dan kanan sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan untuk mencegah erosi, banjir, dan pencemaran, serta menjaga fungsi ekologis sungai.

Selain itu, Raditya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan maupun mitigasi di daerah rawan bencana alam.

2. BMKG ingatkan curah hujan tinggi terjadi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026

Bangunan milik warga di Pidie, Aceh yang rusak akibat dihantam banjir dan longsor. (Dokumentasi Puspen TNI)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan kepada para kepala daerah tentang curah hujan tinggi yang akan terjadi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

“Untuk periode Desember hingga Januari, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi itu diprediksi terjadi di wilayah selatan Indonesia. Termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi Selatan dan Papua Selatan,” ujar Faisal.

3. Soroti periode pertumbuhan bibit siklon tropis

ilustrasi pengertian siklon tropis (pexels.com/pixabay)

Dia mengatakan, periode November 2025 hingga April 2026 merupakan masa pertumbuhan bibit siklon tropis di bagian selatan wilayah Indonesia. Fenomena ini berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang di daerah yang mendekati area tersebut.

“Dinamika atmosfer sepekan ke depan dipengaruhi oleh banyak hal, ini meningkatkan potensi hujan di beberapa wilayah terutama Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Barat dan Papua,” kata dia.

Di sisi lain, Teuku menegaskan, operasi modifikasi cuaca hanya bisa dilakukan jika kepala daerah terkait telah menerbitkan status siaga darurat di wilayahnya.

“Operasi modifikasi cuaca, kerjasama BMKG dan BNPB hanya bisa dilaksanakan ketika Gubernur itu menerbitkan status siaga darurat. Tanpa status siaga darurat itu operasi tidak bisa dilaksanakan,” ucap dia.