BNPB: Prajurit TNI di Lokasi Bencana Dapat Uang Saku Rp165 Ribu

02 Jan 2026, 16:52 WIB

Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto ketika memberikan laporan kepada Prabowo. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

BNPB memberikan uang makan dan uang saku Rp165 ribu per hari kepada prajurit TNI di lokasi bencana banjir.
Sekitar 61.795 rumah rusak berat di Aceh akibat banjir, namun hanya 23.432 rumah yang ingin dibangunkan huntara.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluhkan bahwa BNPB hanya memberikan dukungan berupa konsumsi bagi prajurit TNI di lokasi bencana.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, setiap prajurit TNI yang bertugas di lokasi bencana banjir mendapat uang makan dan uang saku per hari mencapai Rp165 ribu. Keterangan itu menepis kalimat dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak bahwa prajurit TNI yang bertugas di tiga provinsi di Sumatra hanya diberi makan saja.

"Para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang saku. Per orang mendapat Rp165 ribu," ujar Kepala BNPB Letjen Suharyanto di Aceh Tamiang seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Jumat (2/1/2026).

Begitu juga bila terjadi pergeseran pasukan dari penempatannya ke lokasi penugasan. Di momen inilah Presiden Prabowo Subianto mengoreksi kata dari Suharyanto agar kompensasi penugasan bagi prajurit TNI yang dikirim ke lokasi bencana tidak disebut sebagai uang lelah. Prabowo minta agar prajurit TNI tak boleh mengenal lelah untuk berbakti kepada negara.

Hal lain yang disampaikan oleh Suharyanto yakni BNPB baru bisa memenuhi pengajuan anggaran dari TNI sekitar Rp26 miliar dari angka lebih dari Rp80 miliar. "Ini uangnya bukan tidak ada, tetapi pertanggungjawaban di tanggal 31 (Desember) harus sudah selesai. Nanti dimulai lagi di tanggal 1 Januari 2026," tutur Jenderal bintang tiga itu.

1. Semua pembangunan jembatan dibiayai oleh negara

Jembatan bailey di Kutablang yang berada di jalur nasional Medan dan Banda Aceh, Kabupaten Bireuen sudah bisa dilewati kendaraan roda empat. (Dokumentasi TNI AD)

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, semua pembangunan jembatan dibiayai oleh negara. Anggarannya dikeluarkan oleh BNPB. Itu juga mengklarifikasi pernyataan Maruli bahwa TNI AD sampai harus berutang ketika ingin membangun jembatan di tiga provinsi di Sumatra.

"Mekanismenya BNPB bekerja dulu, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkan akan ditagihkan. Kemudian kami diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan diminta ke Kementerian Keuangan. Jadi, polanya (tidak ada pemberian uang) di depan," tutur dia.

2. Tidak semua warga Aceh ingin tinggal di hunian sementara

Pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang. (Dok. Kementerian PU)

Suharyanto juga melaporkan, tidak semua warga Aceh yang terdampak banjir ingin tinggal di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah. Ada yang memilih untuk tinggal bersama keluarganya saja.

Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, ada 61.795 rumah yang mengalami rusak berat di Aceh. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23.432 rumah yang ingin dibangunkan huntara. Sementara sisanya memilih tinggal di rumah kerabatnya.

"Per hari ini dari data yang dihimpun BNPB, ada 61.795 rumah yang mengalami rusak berat di Aceh. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23.432 rumah yang ingin dibangunkan huntara. Sementara sisanya memilih tinggal di rumah milik kerabatnya," tutur Jenderal bintang tiga itu.

"Dalam catatan kami ada 11.414 orang yang tinggal di rumah kerabatnya. Kami sudah salurkan dana tunggu hunian (DTH). Per keluarga mendapat anggaran Rp600 ribu dikali tiga bulan yaitu Desember, Januari dan Februari,"imbuhnya.

Suharyanto menyampaikan, ada pula masyarakat yang menginginkan agar dibangun huntara secara mandiri. Di mana lokasinya terpisah dari titik yang telah ditentukan pemerintah.

3. KSAD sempat curhat prajurit di lokasi bencana hanya diberi makan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sempat curhat ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dukungan BNPB terbatas bagi para prajurit TNI di lokasi bencana. BNPB, disebut Maruli, hanya memberikan dukungan berupa konsumsi saja.

"BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua nggak ada," ungkap Maruli di dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR pada awal pekan ini.

"Bapak nggak minta kali?" tanya Purbaya.

"Waduh saya sudah minta semua orang Pak, nggak ada yang ngasih," jawab Maruli.

"Oh cuman makan doang?" tanya Purbaya lagi.

"Makan aja Pak. (Kementerian) PU juga ngasihnya makan doang," jawab Maruli.

"Wah lu pelit juga lu (BNPB)," kata Purbaya.