BNPB Tegaskan Negara Biayai Pembangunan Jembatan di Lokasi Bencana

Lebih lanjut, Abdul menjelaskan, hingga Rabu (31/12/2025), BNPB telah menyalurkan anggaran yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kepada sejumlah instansi untuk penanganan banjir di Sumatra. Ia menggarisbawahi penggunaan DSP tetap harus mengedepankan aspek akuntabilitas agar setiap rupiah uang negara yang dipakai, bisa dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun dari manfaat di lapangan.

"DSP bisa dimanfaatkan untuk operasional personel yang melaksanakan operasi kedaruratan di lapangan, pembelian dan distribusi logistik warga terdampak, pengadaan barang yang akan dihibahkan ke daerah seperti jembatan Bailey, selimut, hingga matras. Penggunaan DSP harus tetap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Abdul.

Ia juga menjelaskan, DSP bisa dicairkan selama fase operasi untuk keperluan operasional personel di lapangan. Tetapi, penggunaan anggaran untuk keperluan pengadaan barang memiliki mekanisme berbeda.

"Pembayaran akan dilakukan setelah BNPB menerima hasil audit kelaikan harga dan pembayaran yang dilakukan oleh BPKP setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilakukan," imbuhnya.

Abdul juga menjelaskan, hingga Rabu kemarin anggaran dari DSP yang sudah dikeluarkan oleh BNPB untuk operasi tanggap dan transisi darurat Sumatra sudah mencapai Rp393,3 miliar. Dana tersebut sudah digunakan untuk beragam keperluan yaitu:

• Dukungan operasi pencarian dan pertolongan Rp28,8 miliar (melibatkan TNI Rp25,2 miliar dan Kementerian Kesehatan Rp4,1 miliar)

• Pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak Rp202,3 miliar

• Operasi udara Rp143,8 miliar

• Pendataan kerusakan, uang muka pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian (DTH) Rp13,9 miliar

Ia menggarisbawahi BNPB akan terus berkomitmen untuk melaksanakan percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana dengan dukungan keuangan yang cukup. "Meski begitu ada mekanisme dan prosedur yang harus tetap diperhatikan agar pemanfaatan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara prudent dan akuntabel," tutur dia.

Sementara, di dalam rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Aceh pada Selasa kemarin, terungkap KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berutang untuk pengadaan jembatan. Itu sebabnya tim dari TNI AD masih bekerja secara swadaya.

"Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kami masih kuat. Setelah itu ya sudah korek-korek. Ya mungkin kami (ada) keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin Pak sebetulnya. Kami dulu tahunya cuma dikasih uang, kerja Pak. Ini juga dengan PU Pak, cuma PU ini kerjakan ini makannya. Jadi anak-anak dikasih makan saja itu kalau buat tentara sudah bagus sekali Pak. Sudah bagus Pak," ujar Maruli.

Tak hanya itu, Maruli mengaku harus menempuh skema utang untuk pengadaan jembatan Aramco. Adapun, TNI sudah melakukan pergandaan jembatan tersebut dalam tiga tahap. 

“Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak saja Pak, itu masih utang Pak. Jadi tidak ada masalah sebetulnya bisa, masih bisa berlanjut dan saya meyakini ini,” tutur Jenderal bintang empat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tak mengetahui bahwa TNI harus menempuh skema utang dalam pengadaan jembatan. Hal yang terang, peran Kementerian Keuangan adalah akan membayar pengadaan bila ada tagihan.

“Hal yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kami anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya (Maruli) punya utang banyak rupanya,” ujar Purbaya. 

Maruli pun merespons dengan canda bahwa tentara dijadikan jaminan ketika menempuh skema utang untuk pembangunan jembatan di lokasi bencana.