Bowo Sidik Sebut Nusron Wahid yang Minta Siapkan Amplop Serangan Fajar

10 Apr 2019, 09:48 WIB

Politisi Partai Golkar Nusron Wahid - ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR dari Komisi VI, Bowo Sidik Pangarso yang semula tidak bersedia memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan, tiba-tiba pada Selasa (9/4) membuat keterangan yang mengejutkan. Ia mengaku menyiapkan 400 ribu amplop 'serangan fajar' atas instruksi dari Partai Golkar.

"Saya diminta oleh Partai (Golkar) untuk menyiapkan itu (amplop) karena Nusron Wahid meminta saya agar menyiapkan 400 ribu (amplop serangan fajar)," ujar Bowo usai diperiksa oleh penyidik di gedung KPK pada Selasa sore kemarin.

Sebelumnya, penyidik KPK sudah mulai membuka satu per satu kardus berisi ratusan ribu amplop 'serangan fajar'. Isi uang di dalamnya sebagian terdiri dari pecahan duit Rp20 ribu dan Rp50 ribu. Lalu, benarkah amplop tersebut semata-mata hanya digunakan oleh Bowo seorang diri agar terpilih lagi sebagai anggota DPR periode 2019-2024?

1. Partai Golkar mendukung kubu 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Anggota DPR Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengenakan rompi oranye. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ketika ditanya soal apakah amplop itu hanya digunakan untuk kepentingan pemilu legislatif, Bowo enggan meresponsnya. Ia hanya menyebut Partai Golkar merupakan salah satu parpol pendukung paslon nomor urut 01 yakni Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Yang jelas partai kami pendukung (kubu) 01," kata Bowo kemarin.

Ia pun menegaskan kembali apa yang ia lakukan hanya mengikuti instruksi dari Nusron Wahid, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu (amplop serangan fajar)," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jateng tersebut.

2. Partai Golkar membantah pernah memberikan instruksi untuk menyiapkan amplop 'serangan fajar'

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, ketika dikonfirmasi, Nusron membantah pernyataan Bowo tersebut. "Tidak benar," ujar Bowo seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Selasa (9/4).

Partai berlambang pohon beringin itu sudah lebih dulu membantah melalui kalimat Ketua DPP, Aceh Hasan Syadzily. Menurut Ace, apa yang disampaikan oleh Bowo adalah pernyataan pribadi. Namun, keduanya belum merencanakan apa tindak lanjut dari tudingan Bowo tersebut.

3. KPK sudah mulai membuka 82 kardus yang berisi amplop 'serangan fajar'

Antara Foto/Reno Esnir

Sejauh ini, lembaga antirasuah sudah membuka kardus keempat dari 82 kardus yang mereka temukan di kantor PT Inersia di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Usai dihitung, ada sekitar 5.000 amplop di dalamnya yang berisi Rp300 juta, sehingga total duit yang sudah berhasil ditemukan mencapai Rp546 juta.

"Uang di dalam amplop (di kardus keempat) itu berjumlah Rp300 juta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada (4/4) lalu.

Febri turut memastikan penyidik akan membuka semua amplop yang ada di dalam kardus-kardus tersebut. Sebab, hal itu dibutuhkan dalam proses pembuktian.

Sebelumnya, KPK menyebut di dalam 82 kardus tersebut terdapat uang mencapai sekitar Rp8 miliar.

"Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian," kata dia lagi.

4. Di dalam tiga kardus yang sudah dibuka terdapat cap jempol di amplop

(Barang bukti uang suap milik Bowo Sidik Pangarso yang ditunjukan oleh penyidik KPK) IDN Times/Santi Dewi

Sebelumnya, dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Basaria Panjaitan sempat membantah ada cap jempol di dalam puluhan ribu amplop yang telah disiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso. Namun, belakangan, pernyataan itu mereka ralat. Melalui Juru Bicaranya, Febri Diansyah, lembaga antirasuah mengakui memang terdapat cap jempol.

"Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut. Tapi, sejauh ini menurut fakta hukum yang ada, itu (amplop) masih terkait kebutuhan pemilu legislatif," ujar Febri pada Selasa malam (2/4) di Gedung KPK.

Sadar bahwa pernyataan itu akan ditarik ke ranah politik, Febri kemudian menggaris bawahi apa yang disampaikan sesuai dengan fakta hukum yang ada.

"Kami berharap proses hukum ini dilihat oleh semua pihak secara independen, sebagaimana proses hukum yang diatur di hukum acara yang berlaku," tutur dia.