BP2MI: Inisial T Harus Dijadikan Pintu Masuk Bongkar Judi Online

28 Jul 2024, 14:27 WIB

Santi Dewi

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. (www.instagram.com/@bennybranirhamdani)

Intinya sih...

Kepala BP2MI akan klarifikasi inisial T terkait pengendalian bisnis judi online di Kamboja
Benny menekankan pentingnya menghentikan bisnis judi online dan penangkapan bandar untuk melindungi pekerja migran ilegal

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memastikan bakal memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi pernyataannya soal sosok berinisial T. Inisial T itu disebutnya sebagai pengendali bisnis judi online yang berada di Kamboja.

Pemilik bisnis judi online tersebut merekrut tenaga kerja dari sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk bekerja di Kamboja. Namun, pada praktiknya banyak yang dijanjikan bekerja di bidang pemasaran tetapi malah bekerja tempat bisnis judi online dan scamming daring.

Menurut Benny, seharusnya Polri bisa bertindak cepat ketika inisial T itu sudah disampaikannya dalam rapat terbatas kabinet pada Agustus 2023 lalu.

"Inisial T yang dimaksud seharusnya dijadikan pintu masuk dalam rangka penyelidikan atau untuk membongkar kejahatan judi online yang sesungguhnya. Fokus saya yaitu kepada penempatan pekerja migran ilegalnya," ujar Benny ketika dikonfirmasi pada Minggu (28/7/2024).

Ia menambahkan, bila bisnis judi online di Kamboja tersebut bisa dihentikan, termasuk penangkapan terhadap bandar, maka tujuan BP2MI bisa tercapai. Benny menggarisbawahi para tenaga kerja yang tiba di Kamboja banyak yang merasa ditipu karena bekerja tidak sesuai informasi lowongan pekerjaan. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang mendapatkan intimidasi fisik oleh pemberi pekerjaan.

"Kepentingan saya adalah tidak ada lagi anak-anak bangsa yang dijual melalui praktik penempatan pekerja ilegal ke Kamboja untuk dipekerjakan di industri scamming online dan judi online," ujarnya.

1. Ada sekitar 3.700 WNI yang dipulangkan dari Kamboja

WNI yang berhasil dipulangkan usai penempatan ilegal di Kamboja. (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Lebih lanjut, Benny menjelaskan sudah ada sekitar 3.700 anak muda Indonesia yang dipulangkan ke Tanah Air usai menjadi korban penipuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Ia menambahkan, ada sekitar 80 ribu WNI yang berada di Kamboja.

Namun yang terdeteksi apakah mereka juga bagian dari korban TPPO masih sedikit. Benny menyebut, para korban TPPO di Kamboja berbeda dengan yang terjadi di negara lain. Sebab, sebagian besar datang dari kalangan ekonomi menengah.

"Sementara, pendidikannya itu SMA dan sarjana. Bahkan, ada juga yang jadi korban lulusan S2," kata Benny.

2. Benny akan ungkapkan kronologi informasi yang disampaikan saat ratas kabinet

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. (Dokumentasi Biro Humas BP2MI)

Ia mengaku sudah menerima undangan fisik dari Bareskrim pada Jumat (26/7/2024) pukul 22.30 WIB. Benny memastikan bakal menghadiri permintaan klarifikasi pada Senin (29/7/2024)di kantor Bareskrim, Mabes Polri.

"Saya akan menyampaikan kronologi rapat terbatas yang terjadi di Istana Negara, di hadapan Presiden, dua Menko, Panglima TNI, Kapolri, dan para menteri," kata Benny.

Menurutnya, Bareskrim bisa langsung mendalami petunjuk yang sudah pernah disampaikan di dalam rapat terbatas pada 2023 lalu. Apalagi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana sudah menyampaikan pemerintah tidak takut terhadap sosok berinisial T.

"Kan Pak Ivan sudah menyatakan pemerintah tidak takut terhadap sosok inisial T yang bertindak sebagai bandar dan pengepul judi online. Itu kan sudah jadi respons yang bagus sebenarnya," katanya.

3. Eks Kepala PPATK nilai seharusnya penyidik Polri sudah sejak lama bertindak

Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein. (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, mantan Kepala PPATK, Yunus Husein menilai seharusnya informasi yang disampaikan oleh Benny ditindaklanjuti oleh Mabes Polri sejak lama. Apalagi saat rapat terbatas itu ikut dihadiri oleh Kapolri.

"Saya kira kan sudah jelas. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu kok bertanya pula. Seharusnya para penyidik setelah mendapatkan informasi ini, langsung mencari bukti permulaan, minimal dua bukti. Dengan itu sudah bisa adanya dugaan tindak pidana dan calon pelakunya," ujar Yunus.

Apalagi PPATK yang kini dipimpin oleh Ivan juga mengamini adanya sosok berinisial T tersebut. PPATK, kata Yunus, memiliki kewenangan untuk meminta profil dari semua nasabah perbankan.

"Jadi, akan diketahui dengan mudah si T ini siapa, tanggal lahirnya, pekerjaannya apa, lalu rata-rata transaksi, termasuk bertransaksi dengan siapa saja. Profil kan mudah untuk diketahui. PPATK bisa meminta dalam rangka analisis finansial," katanya.