BPK: Jika Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan 'Main-main' akan Dipidana

Harry mengatakan jika terjadi penggelembungan data pasien COVID-19 maka akan ada tim BPJS Kesehatan yang akan memverifikasi.

"Tetapi kalau rumah sakit main dengan tim verifikasi BPJS itu saya gak tahu, bisa saja terjadi," ucapnya.

Harry menegaskan jika ada pihak yang main-main maka semua unsur yang terlibat akan dipidanakan karena masuk unsur pidana.

"Ini subjek audit pada kami, kalau itu terjadi bisa masuk unsur pidana apakah itu rumah sakit, BPJS, atau siapa pun kita akan ketahui dan dalam temuan kami ada unsur pidana akan serahkan ke penegak hukum, jadi mohon juga ini disesuaikan standar," ujar dia.

Pihaknya juga akan mengecek kebenaran kabar yang beredar di media sosial orang yang meninggal bukan karena virus corona namun rumah sakit mengklaim COVID-19.

"Terlalu banyak potensi kerugian negara, kalau ada penjelasan ada apa itu bisa disampaikan, kalau kenyataan klaim 10 diajukan 20 klaim, benar atau tambahan itu kami periksa ulang," imbuhnya.

Harry menyampaikan BPK akan melakukan pemeriksaan tematik anggaran penanganan pandemi COVID-19 dengan melibatkan seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN) guna memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Hal itu dikarenakan anggaran penanganan COVID-19 yang dialokasikan pemerintah cukup besar dan menimbulkan adanya pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat.

"Penggelontoran anggaran yang sangat besar bila tanpa diawasi dan didampingi berpotensi terjadinya penyimpangan, baik dikarenakan persoalan administrasi maupun adanya kesengajaan," ungkap anggota VI BPK tersebut.