BPKH Ingin Bangun Kedaulatan Ekonomi Haji

Arief menambahkan, langkah ini diambil agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi memiliki peran penting dalam rantai ekonomi tersebut.

"Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (baca: procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," kata dia.

Penguatan regulasi pada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji masih dibutuhkan agar model investasi ekosistem dapat berjalan lebih komprehensif. Revisi aturan tersebut kini sedang dalam proses demi tata kelola jangka panjang yang lebih baik.

Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan lembaganya kini fokus membangun kemandirian ekonomi, bukan sekadar menjadi fasilitator.

"Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara," ucap Fadlul.

Kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasi ibadah. Tata kelola ekonomi harus dilakukan secara profesional dan efisien demi keberpihakan kepada jemaah.

Apabila nilai ekonomi yang besar tersebut sepenuhnya dinikmati pihak luar sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural perlu dilakukan.

Salah satu contoh adalah optimalisasi area komersial di hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Melalui pendekatan investasi strategis, nilai manfaat dari fasilitas tersebut bisa dikembalikan untuk memperkuat dana haji dan memberikan dampak positif bagi jemaah.

Selain itu, warisan yang paling dirasakan jemaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna. Sebelumnya, jemaah Indonesia tidak mendapatkan layanan makan penuh tiga kali sehari pada periode tersebut.

Pada 2025 lalu, upaya perbaikan tetap dilakukan meski di tengah regulasi Arab Saudi yang ketat, termasuk pembatasan akses tenaga kerja ke Mekkah.

"Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan," kata dia.

Dalam lingkup yang lebih luas, pemerintah melalui Danantara juga tengah menggagas Kampung Haji sebagai bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu untuk memperkuat kehadiran Indonesia di Tanah Suci.

"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," imbuh Fadlul.