BPN Sesalkan Keputusan KPU Batalkan Sosialisasi Visi dan Misi Paslon

Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu tersebut, maka KPU membatalkan agenda pemaparan visi dan misi yang sedianya digelar sebelum debat capres 2019.

"Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan," ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (5/1).

Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan bangsa yang terjadi.

"Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan," terangnya.

"Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat," sambung Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman menerangkan, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan adalah agar ketika debat capres berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang," tandas mantan Menteri ESDM tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa ide untuk menggelar paparan misi dan misi capres dan cawapres, datang dari KPU dan paslon. "Waktu itu sebenarnya kami bareng-bareng mendiskusikan. Waktunya kan mepet kalau (penyampaian visi-misi) pas debat. Pertama sangat singkat, kedua diatur, harus gini harus gitu. Kami cari suasana yang lebih rileks. Kalau begitu kami bikin sosialisasi saja, KPU bisa fasilitasi," kata Arief. 

Namun saat ide itu muncul, KPU juga mensyaratkan kedua tim harus sepakat terkait waktu, tempat, dan semua hal yang berkaitan dengan sosialisasi ini. Jika tak ada kesepakatan maka sosialisasi itu digelar masing-masing kubu saja.

"KPU selalu mengatakan semua harus sepakat. Kalau enggak, agak repot KPU. Karena (masing-masing) masih punya ide yang beda, sosialisasi diputuskan dilakukan masing-masing paslon," kata dia.