BPOM Izinkan Obat Favipiravir dan Remdesivir untuk Mengobati COVID-19

05 Okt 2020, 18:51 WIB

ilustrasi petugas medis melakukan tes swab kepada salah satu pasien dalam pengawasan (PDP) di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT), Kalimantan Utara (ANTARA FOTO/Fachrurrozi)

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan obat Favipiravir dan Remdesivir untuk terapi COVID-19 dalam kondisi emergensi atau darurat.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito mengungkapkan, obat tersebut terbukti melalui uji klinik menunjukkan manfaatnya dalam menyembuhkan pasien COVID-19.

"Favipiravir untuk pasien derajat ringan dan sedang yang dirawat di rumah sakit, serta Remdesivir untuk pasien derajat berat yang dirawat di rumah sakit," ujar Penny dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Senin (5/10/2020).

1. BPOM terbitkan izin penggunaan dalam kondisi emergensi

Kepala BPOM Penny K Lukito jabarkan penemuan obat ilegal (Dok. BPOM)

Penny menerangkan, Badan POM telah menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi emergensi (Emergency Use Authorization/EUA) Favipiravir kepada Industri Farmasi PT Beta Pharmacon (Dexa Group) dengan merek dagang Avigan®, dan kepada PT Kimia Farma Tbk, yang saat ini sudah memproduksi produk generik Favipiravir di Indonesia.

"Sedangkan untuk Remdesivir, telah diberikan EUA sejak tanggal 19 September kepada Industri Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica," imbuhnya.

2. BPOM terus awasi penyaluran dan peredaran obat

Ilustrasi Obat dan Vitamin. IDN Times/Besse Fadhilah

Lebih lanjut Penny memaparkan, EUA merupakan persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat, dalam hal ini pandemik COVID-19.

Terhadap produk yang telah mendapatkan EUA, Badan POM terus melakukan pengawasan penyaluran dan peredaran sejak dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana pelayanan kefarmasian.

Pengawasan dapat dilakukan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi, dan distribusi obat yang disampaikan kepada Badan POM.

3. Badan POM mewajibkan industri farmasi untuk menjamin mutu obat

Kepala BPOM Penny K Lukito jabarkan penemuan obat ilegal (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, Badan POM juga mewajibkan industri farmasi selaku pemilik EUA untuk menjamin mutu obat, melakukan uji klinik di Indonesia untuk memastikan khasiat dan keamanan obat, serta melakukan farmakovigilans melalui pemantauan dan pelaporan efek samping obat yang harus disampaikan kepada Badan POM.

Hal-hal tersebut merupakan upaya Badan POM dalam melindungi masyarakat berupa pemastian keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar.

“Penerbitan EUA diharapkan dapat memberikan percepatan akses obat-obat yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 oleh para dokter, sehingga mempunyai pilihan pengobatan yang sudah terbukti khasiat dan keamanannya dari uji klinik," ujarnya.

"Dengan tersedianya obat-obat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien COVID-19, yang menjadi target pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19,” imbuh Penny.

4. Para tenaga kesehatan tetap pantau khasiat obat

Perawat ICU RSPP Modular Simprug, Novi Citra Lenggana (Dok. Humas RSPP)

Dia berharap, para dokter dan tenaga kesehatan lain bekerja sama untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan khasiat dan keamanan obat melalui kegiatan Farmakovigilans.

Farmakovigilans merupakan kegiatan pemantauan dan pelaporan kejadian tidak diinginkan dan/atau efek samping obat pada pasien, oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Semua laporan tersebut diterima oleh Badan POM dan dievaluasi secara periodik. Apabila terdapat peningkatan frekuensi efek samping, maka Badan POM dapat melakukan tindak lanjut dengan memberikan komunikasi risiko dan pencabutan EUA, untuk meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan dan perlindungan kesehatan masyarakat," terangnya.