BPS: Rokok Jadi Penyumbang Angka Kemiskinan

Berdasarkan data yang dihimpun BPS, makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di kota dan desa adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, mi instan dan gula pasir. Selain makanan, kebutuhan yang pengaruhnya besar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Ke depan, faktor inflasi bahan pangan patut jadi perhatian. Sebab angkanya cukup fluktuatif; inflasi bahan pangan untuk beras mencapai 8,57 persen, telur ayam ras 2,81 persen, daging ayam 4,87 persen, cabai rawit 49,91 persen, dan cabai merah 53,87 persen. Sedangkan gulai pasir harganya turun 4,19 persen, minyak goreng minus 0,6 persen, dan daging sapi minus 0,37 persen.

"Kenapa BPS memasukkan komponen rokok terhadap garis kemiskinan? Karena kami mau memotret apa saja pengeluaran warga miskin. Rokok terbanyak kedua setelah beras. Ini parah, menyita banyak pendapatannya," ujar Suhariyanto.

Menurut dia, menaikkan cukai rokok adalah salah satu langkah signifikan untuk menekan jumlah perokok, terutama prevalensi untuk penduduk miskin. Berdasarkan sebuah penelitian UI 2 bulan lalu, jika harga rokok dinaikkan sampai Rp70 ribu akan banyak perokok berhenti. Namun, kata Suhariyanto, itu hanya akan terjadi di luar negeri.

"Kalau orang Indonesia kan inovasinya luar biasa. Dia bisa ngelinting rokok sendiri. Kenaikan cukai rokok saja gak ckup. Perlu sosialisasi sejak dini tentang bahaya merokok," ujarnya. 

Baca juga: 40 Juta Balita Indonesia adalah Perokok Pasif

Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro menambahkan, mayoritas perokok di Indonesia adalah masyarakat menengah ke bawah.

"Ke depan, semua keluarga penerima bansos PKH dan BPNT tidak boleh lagi merokok. Peranan rokok terhadap upah atau pendapatan riil akan terganggu, kalau di desa 10 persen, di kota 11 persen. Lebih baik dimanfaatkan untuk membeli telur, daging atau kebutuhan yang menunjang kebutuhan makanan," ungkap Bambang. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat memastikan pelarangan merokok telah menjadi bagian dari modul Family Development Session (FDS).

"Salah satunya adalah menjaga kesehatan dan salah satu topik yang dibicarakan pendamping PKH adalah agar ibu-ibu mengingatkan suaminya untuk tidak merokok, apalagi menggunakan dana bansos," ujar Harry.

Di berbagai kesempatan, lanjut Harry, pesan larangan menggunakan dana bansos untuk merokok juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jika ketahuan membeli rokok, kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dicabut.

"Pengaruhnya sangat besar karena uang rokok bisa dibeli untuk susu, beli makanan, untuk berobat, untuk anak sekolah," kata Harry.

Berdasarkan pedoman dalam FDS, pemerintah ingin mengubah perilaku masyarakat dengan kesadaran, bukan dipaksa. Dulu pernah diberlakukan aturan paksa, namun sekarang dicoba dengan sistem pendampingan yang lebih persuasif.

"Kita ingatkan selalu ada pertemuan rutin dengan ibu-ibu. Topiknya mengenai kesehatan dan gizi, bahaya rokok, pola pengasuhan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak dari kekerasan, merawat, dan sebagainya," tutur Harry.

Baca juga: 6 Tahun jadi Model Bungkus Rokok, Pria Asal Kuningan ini Minta Royalti