Jakarta, IDN Times – Untuk mengevaluasi kinerjanya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Mendagri) menggelar survei untuk mengetahui kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang diberikan kepada masyarakat. Survei dilakukan oleh Pusat Studi Sosial Politik (Puspoll) Indonesia.
Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, survei ini digelar agar Dukcapil dapat melakukan pembenahan atau perbaikan, sehingga Dukcapil bisa memberikan pelayanan sesuai ideologi: "Pelayanan yang membahagiakan masyarakat."
"Jadi Dukcapil akan terus bergerak memberikan pelayanan Adminduk yang mudah, cepat, terintegrasi. Kita hindari betul yang namanya pungutan liar dan calo," ujar Zudan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/10/2021).
Dia menyebutkan, memberikan kebebasan kepada Puspoll Indonesia untuk menyurvei, meneliti kenyataan sesungguhnya di lapangan. "Tidak ada intervensi dari kami. Dinas Dukcapil daerah pun tidak tahu kalau mereka disurvei," kata Zudan.
Survei digelar tahun ini, ucap Zudan, karena tidak ada intervensi politik. Dalam arti tidak ada pemilu atau pilkada, sehingga Dukcapil betul-betul bisa bekerja dengan tenang.