Bukan Jokowi, Ini Sosok yang Pertama Kali Bikin Ide Omnibus Law
Jakarta, IDN Times - Isu omnibus law saat ini kembali memanas di tengah publik. Sebab, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dianggap mengesahkan undang-undang yang membuat para buruh atau pekerja semakin tidak sejahtera.
Kritikan pedas pun dilontarkan publik kepada DPR yang turut andil dalam pengesahan UU Cipta Kerja itu. Namun, jika memutar waktu kembali, UU yang baru disahkan 5 Oktober 2020 itu merupakan inisiatif pemerintah.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo memang menjadi orang yang pertama kali menyebut bahwa omnibus law akan menjadi kebijakan pemerintah ke depan, bahkan Presiden pula yang meminta DPR pada bulan Februari lalu agar memprioritaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.
Tetapi, apakah Jokowi juga yang mencetuskan ide awal membentuk omnibus law?
1. Ide pembuatan omnibus law sudah ada sejak Luhut menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2016 lalu
Bila melihat sejarah omnibus law di pemerintahan, ternyata usulan UU sapu jagat tersebut bukan berasal dari Jokowi. Melainkan dari salah satu menteri yang disebut 'tangan kanannya' yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kabar tersebut terkuak saat Menteri Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal UU Cipta Kerja di acara Indonesia Lawyer Club yang disiarkan langsung di stasiun televisi TV One, pada Selasa 6 Oktober 2020 lalu.
Luhut menyampaikan, proses pembuatan omnibus law ini sudah panjang di pemerintahan. Bahkan, usulan pembuatan omnibus law sudah dipikirkan sejak ia menjabat sebagai Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 2016 lalu.
"Sebenarnya jangan diberitahu diam-diam. Tidak pernah diam-diam. Proses ini sudah panjang. Saya masih Menko Polhukam, pikiran ini sudah ada. Karena kita dianggap suatu negara yang tidak kompetitif di kawasan ini," ujar Luhut saat itu.