Bukan KLB, Depok Tetapkan Tanggap Darurat Virus Corona

Selama masa darurat bencana, Wali Kota Mohammad Idris sudah menunjuk Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sri Utomo sebagai kepala gugus tugas yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Dadang Wihana selaku wakil merangkap juru bicara.

Gugus tugas ini punya tugas antara lain, melakukan sosialisasi tentang virus corona secara menyeluruh di wilayah Kota Depok, dan melakukan penyemprotan disinfektan pada area publik

Mereka juga bertugas melaksanakan penelusuran kepada pihak yang terkonfirmasi COVID-19 dan pihak yang kontak erat. Serta melakukan pengawasan orang asing dan warga lokal yang bakal berangkat dan pulang dari luar negeri.

Untuk diketahui, persebaran warga asing yang tinggal di Depok cukup banyak. Kantor Imigrasi mencatat orang berpaspor non-Indonesia di kota belimbing ini ada 698 orang per Januari hingga Februari 2020.

Kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara Asia, seperti dari Korea Selatan dengan total 296 orang, Jepang sebanyak 70 orang, dan Malaysia berjumlah 34 orang.

Langkah pencegahan virus juga berupa pembersihan di sejumlah tempat dengan cairan disinfektan, serta memeriksa suhu tubuh setiap warga di ruang publik.

Penyiraman disinfektan berlaku di kantor-kantor pemerintah atau swasta, perbankan, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Setiap warga yang kedapatan berada di tempat-tempat tersebut, juga bakal dicek suhu badannya.

Tak ketinggalan bus antar kota maupun antar provinsi ikut disiram disinfektan, serta penumpang di dalamnya tak lupa dicek suhu badannya.

Pemkot Depok juga menutup sementara Alun-Alun Depok dengan harapan menekan potensi kontak fisik antar-warga yang bisa berisiko penularan virus corona di ruang keramaian. Idris tidak ingin warganya dalam sementara waktu berkunjung ke alun-alun, di mana banyak warga biasanya berkumpul untuk menikmati fasilitas atau sekadar bersantai.

“Seluruh warga masyarakat agar menghindari kontak fisik dan menghindari tempat umum, apabila tidak ada kepentingan mendesak,” kata Idris.  

Tak ketinggalan, acara car free day yang digelar setiap akhir pekan yang berlangsung di Jalan Boulevard atau sekitar kawasan Alun-alun Depok, juga dihentikan sementara.

Idris juga mengimbau warganya agar tak keluar dari Kota Depok, bila tak ada urusan mendesak atau perintah dari kantor tempat bekerja yang sulit ditinggalkan. Hal ini selaras dengan imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat menjalani social distancing, yakni dengan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Selain itu, kebiasaan sebagian warga yang kerap pergi ke pasar pun bakal dilarang. “Memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh camat melaksanakan penghentian kegiatan pasar tumpah,” kata dia.

Langkah lain yang ditempuh Pemkot Depok, yaitu meliburkan aktivitas sekolah demi menekan risiko penularan virus corona, mengingat banyaknya kerumunan warga yang beraktivitas di berbagai jenjang pendidikan di Depok.

Sebagai gambaran, merujuk data Badan Pusat Stastitik (BPS) 2019, jumlah SD di Depok mencapai 447 unit dengan total siswa 169.018 dan 6.448 guru. Sedangkan, jumlah SMP ada 212 unit dengan jumlah 65.204 murid dan 2.187 guru. Kemudian di level SMA, terdapat 63 sekolah dengan total 24.312 murid dan 1.103 guru.

“Seluruh sekolah (swasta dan negeri) TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/MA di Kota Depok, untuk meliburkan siswa dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai 16 sampai 28 Maret 2020,” kata Idris.

Selain itu, dia juga memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok agar menjalankan tugas kedinasan, dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Working From Home) mulai 19 hingga 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Kendati para ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik pun masih terus berjalan, menyusul kebijakan wali kota itu tak berlaku bagi 12 instansi pemerintahan. Beberapa di antaranya seperti kecamatan dan kelurahan.

Hanya saja ASN yang tetap masuk kerja diimbau menjaga kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menggunakan masker bila dalam kondisi kesehatan menurun.

Sebagai catatan, menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, jumlah ASN di Depok hingga 2019 lalu berjumlah 6.212 orang.

Untuk memudahkan pelaporan warga terkait COVID-19 dapat disampaikan melalui layanan telepon 112 dan 119 atau bisa langsung menyambangi Crisis Center yang berada di Balaikota Depok Lantai 5.

Di sana ada tim Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119 yang bertugas 24 jam dan tim Surveillance  yang bertugas dari pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Tim bakal segera melanjutkan pengaduan kepada unit kerja terkait.

Pemkot Depok melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengklaim bakal menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, dengan membangun koordinasi bersama sumber-sumber penyedia bahan pokok.

Seperti diketahui, fenomena panic buying seketika menjangkiti warga Depok pasca temuan kasus pertama positif corona terjadi di wilayahnya.

Komoditas seperti hand sanitizer dan masker mendadak ludes di pasaran. Sekalinya ada dijual dengan harga mahal lantaran minimnya stok barang.

Hal yang sama berlaku untuk komoditas temulawak dan jahe merah. Harganya di pasaran kian melonjak seiring anggapan warga yang menganggap temulawak dapat meningkatkan daya taha tubuh, alih-alih terhidar, dari virus corona yang menyerang orang dengan daya tahan tubuh lemah.