Bullying di Binus School, Kemen PPPA: Status Anak Harus Tetap Siswa

27 Feb 2024, 09:18 WIB

Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum Konferensi Pers Kemenko PMK dalam agenda Puncak Perayaan Internet Safer Day di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ciput Eka Purwianti menyoroti urgensi undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam melindungi tiga kelompok anak, yakni korban, saksi, dan anak berkonflik hukum (ABH).

Hal ini juga berlaku pada kasus bullying atau perundungan di sekolah Binus Serpong yang menjadi perhatian belakangan. Ciput mengatakan, anak-anak terlapor perundungan seharusnya tak dikeluarkan dari sekolah.

“Bahwa anak harus tetap statusnya itu masih siswa dari sekolah ini. Apapun proses yang dia lalui, dia harus tetap mendapatkan haknya,” kata Ciput kepada awak media, dikutip Selasa (27/2/2024).

1. Sekolah sudah mengeluarkan padahal masih proses hukum

Viral Geng Tai (GT) di sekolah Binus melakukan kekerasan hingga memakan korban. (twitter.com/BosPurwa)

Aturan itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dia mengatakan, selain memberikan perlindungan dan penanganan pada anak korban perundungan, pemerintah juga memberikan layanan bantuan pada anak terlapor atau yang tengah berkonflik dengan hukum serta saksi.

“Dan jaminan yang dituangkan dalam undang-undang SPPA ini termasuk pada saat anak berproses dengan hukum, belum ditetapkan ya sebagai yang tersangka, ini baru saksi pun. Itu ternyata sekolah sudah mengeluarkan anak,” ujarnya.

2. LPKA diupayakan penuhi hak pendidikan

Sementara itu, Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mencontohkan hak pendidikan anak ini sudah dituangkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

“Sebagai contoh aja menambahkan beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah mengunjungi lembaga LPKA, Perlindungan Khusus Anak, dan di situ kami tetap mendorong supaya tetap anak-anak yang ada di LPKA itu pun tetap mendapatkan pendidikan,” tuturnya.