Buntut Pesawat Diusir, Susi Air Laporkan Pemkab Malinau ke Bareskrim

11 Feb 2022, 11:21 WIB

Bupati Malinau Wempi M. Mawa (instagram.com/@wempimawa)

Jakarta, IDN Times - PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air resmi melaporkan Pemkab Malinau ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, (11/2/2022). Mereka melaporkan Pemkab Malinau karena mereka tak merespons somasi yang dilayangkan Susi Air tiga hari lalu.

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz mengonfirmasi mereka resmi melaporkan Pemkab Malinau ke polisi. Meski ia membaca di media, Pemkab Malinau sudah memberikan jawaban atas somasi mereka.

"Katanya sih sudah (direspons). Tapi, kami tetap lapor ke Bareskrim. Saat ini kami sudah di Bareskrim," ungkap Donal kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.

Somasi dilayangkan oleh Susi Air usai lima unit pesawatnya yang diparkir di hanggar Bandar Udara Kol. R.A. Bessing dipindah paksa oleh Pemkab Malinau. Ada dua poin di dalam somasi yang dilayangkan oleh Susi Air, yakni meminta ganti rugi senilai Rp8,9 miliar dan permintaan maaf secara tertulis dari Pemkab Malinau. Donal menjelaskan tenggat waktu kepada Pemkab Malinau untuk merespons pada Kamis kemarin. Bila tidak, maka mereka akan melakukan langkah hukum lanjutan.

Sementara, Pemkab Malinau memberikan kuasa penuh untuk merespons somasi Susi Air kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Jaja Raharja. "Kami harapkan dukungan penuh dari masyarakat Malinau, agar semua ini bisa diselesaikan dengan baik," ujar Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa ketika memberikan keterangan pers pada Kamis kemarin dan dikutip dari stasiun Kompas TV.

Pasal-pasal apa saja yang dituduhkan oleh Susi Air telah dilanggar oleh Pemkab Malinau?

1. Susi Air tak terima lima unit pesawatnya dipindah paksa

Donal Fariz dari kantor Visi Law Office (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Donal mengatakan ada sejumlah pasal yang digunakan untuk menjerat Pemkab Malinau. Di antaranya pemaksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan.

"Kami berencana secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana tertulis di pasal 335 ayat (1) butir (1) dan pasal 210, pasal 344 huruf (a) dan (c) ke Bareskrim Mabes Polri pada Jumat, 11 Februari 2022 pukul 10:00 WIB," kata dia pada Kamis malam kemarin.

Pasal 335 ayat (1) berbunyi "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Pemindahan paksa lima unit pesawat milik Susi Air terjadi pada 2 Februari 2022. Pesawat mereka dipindah paksa usai izin penggunaan hanggar tidak lagi diperpanjang oleh Pemkab Malinau.

Padahal, menurut Donal, Susi Air telah mengurus izin perpanjangan sejak 15 November 2021 lalu. Tetapi, Pemkab Malinau menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Bupati Wempi kemudian memerintahkan puluhan personel Satpol PP memindahkan paksa lima unit pesawat Susi Air. Maskapai Susi Air sendiri sudah beroperasi di Malinau sejak 10 tahun lalu.

Donal mengatakan pengosongan hanggar atau pemindahan pesawat dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, ia mendengar pemindahan paksa pesawat Susi Air itu dilakukan tanpa restu dari pihak kepolisian.

2. Sekda Malinau mempertanyakan mengapa mereka dituntut minta maaf

Salah satu pesawat milik maskapai Susi Air yang diusir dari hanggar di Malinau, Kalimantan Utara. (Tangkapan layar video Twitter Susi Pudjiastuti)

Sementara, sebelumnya, Sekda Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus terlihat enggan memenuhi somasi yang dilayangkan oleh Susi Air. Bahkan, menurutnya, Pemkab Malinau tidak melakukan kekeliruan apapun.

"Untuk meminta maaf, kami juga harus tahu pasalnya meminta maaf, kenapa kami harus minta maaf. Kami harus tahu juga (dasarnya). Bukan berarti kami terlalu mahal untuk meminta maaf," ungkap Ernes ke media pada 9 Februari 2022 lalu.

Ia pun juga meminta penjelasan kepada Susi Air terkait nominal ganti rugi Rp8,9 miliar. Ernes mempertanyakan dari mana muncul angka Rp8,9 miliar tersebut. Sebab, bagi pemkab, nominal ganti rugi tersebut tergolong besar.

Pemda, kata Ernes, telah menegaskan untuk tak lagi memperpanjang kontrak sewa hanggar tersebut. Dengan demikian memang sejak per 1 Januari 2022, Susi Air sudah tak lagi memiliki izin di hangar tersebut.

Oleh karena itu, dia berpendapat segala bentuk kerugian yang dialami oleh Susi Air bukan merupakan tanggung jawab pemda. Selain itu Ernes menegaskan telah meminta Susi Air untuk mengosongkan hanggar. Adapun, waktu yang diberikan oleh pemda mencapai 1 bulan.

3. Pemindahan paksa ganggu operasional Susi Air

Sekretaris Susi Air dan putri Susi Pudjiastuti, Nadine Kaiser (kiri) ketika memberikan keterangan pers soal pengusiran lima pesawat Susi Air di hanggar Malinau. (Tangkapan layar Zoom)

Daftar kerugian yang dialami oleh Susi Air usai diusir paksa dari Hanggar Malinau, Kaltara. (Tangkapan layar Zoom)

Sebelumnya, Donal menjelaskan nominal ganti rugi Rp8,9 miliar merupakan biaya yang muncul dari kerugian akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance, dan pemindahan barang-barang.

Lebih lanjut, Donal mengatakan, hingga kini Susi Air belum mencari hanggar baru sebagai pengganti hanggar di Malinau. Manajemen Susi Air kini tengah fokus menjaga aset yang kini tergeletak di luar hanggar.

"Kami belum pada level untuk memastikan tempat yang baru. Yang menjadi concern kami menjaga pesawat-pesawat tanpa izin dan barang-barang sensitif tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Kami ingin melakukan mitigasi itu terlebih dahulu," ungkap Donal ketika menggelar jumpa pers virtual pada 3 Februari 2022.

Sementara, Sekretaris Susi Air, Nadine Kaiser, memastikan meski diusir dari hanggar kehadiran Susi Air di Malinau untuk melayani pekerjaan pemerintah, baik yang menggunakan dana APBN atau APBD.

Meski demikian, Nadine tak menampik pelayanan di rute Malinau akan terganggu selama satu hingga dua minggu ke depan. Sebab, bila ada pesawat yang masih maintenance, maka wajib diberikan pesawat pengganti.

"Jadi, satu dua pekan ke depan, mungkin ada pembatalan (penerbangan) di beberapa tempat seperti di Samarinda, Malinau, Tarakan, dan Masamba," ungkap Nadine di jumpa pers yang sama.

Ia juga menambahkan, bahwa hanggar di Malinau digunakan sebagai base maintenance Susi Air di Kalimantan. Sehingga, pesawat perintis mereka yang beroperasi di Kalimatan akan kembali ke Malinau.

"Jadi, kalau dikatakan ketiadaan hanggar ini tak akan berdampak ke operasional, itu salah besar," tutur dia lagi.