Bupati Bener Meriah Bantah Berikan Uang kepada Gubernur Irwandi Yusuf

Kepada media, Ahmadi mengaku akan bersikap kooperatif terhadap penegak hukum, termasuk memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik.

"Saya akan (bersikap) kooperatif terhadap masalah hukum yang dihadapi. Insya Allah, saya juga akan memberikan penjelasan yang saya tahu dan yang saya alami karena menyangkut dengan dana khusus untuk kabupaten. Insya Allah, demikian," ujar Ahmadi yang mengenakan rompi oranye pada sore kemarin.

Ia membantah pernah menyerahkan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada Gubernur Irwandi melalui orang dekatnya.

"Bukan saya yang menyerahkan, itu gak benar. Yang menyerahkan itu kalau tidak salah ajudan saya sama pengusaha dari kabupaten saya," katanya lagi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan praktik yang dilakukan Bupati Ahmadi, diduga juga dipraktikan oleh bupati lainnya. Khususnya yang mendapat Dana Otonomi Khusus (DOK).

"Yang kami duga dari penyidik kami seperti itu. Tapi, masih kami dalami terus," ujar Basaria.

Ia menjelaskan, Gubernur Irwandi melakukan pemotongan 10 persen dari Dana Otonomi Khusus (DOK) itu. 8 persen dari jatah untuk kabupaten, ia ambil. Sedangkan, jatah untuk provinsi diambil 2 persen.

Lalu, dari mana uang suap yang diberikan Bupati Ahmadi ke Irwandi? Basaria mengatakan uang itu dikumpulkan dari para pengusaha yang ada di kabupaten tersebut.

"Menurut informasi, uang itu hanya diberikan dari bupati saja yang bersumber dari para pengusaha. Jadi, uangnya itu dikumpulkan dari para pengusaha di sana," katanya lagi.

Menurut keterangan lembaga anti rasuah, Aceh menjadi salah satu dari enam provinsi yang dianggap rawan korupsi. Salah satunya, karena provinsi itu dialokasikan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat yakni DOK. Basaria menyebut DOK untuk Aceh pada 2018 mencapai Rp 8 triliun.

"Padahal, Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas untuk diberikan pendampingan oleh KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola daerah," ujar Basaria.

Ia mengatakan alih-alih menjadi dana untuk membuat rakyat Aceh sejahtera, KPK justru melihat DOK merupakan bancakan bagi beberapa oknum. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar kembali ingat pada sumpah dan jabatan dalam mengemban tugasnya sebagai aparatur negara.