Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini yang ditangkap karena diduga melakukan perbuatan korupsi adalah Bupati Jombang berinisial NSW pada Sabtu malam (3/02).
Bagaimana proses penangkapan itu terjadi?
NSW ditangkap oleh penyidik anti rasuah di Stasiun Solo Balapan dan akan naik kereta dari Solo menuju ke Jombang. Ia ditangkap bersama seorang ajudan. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan hal tersebut.
"Ya, benar ada kegiatan tim di lapangan pada sore dan malam ini. Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur," ujar Febri melalui keterangan tertulis malam ini.
Baca: Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK Ini, Ternyata Pernah Terlibat Korupsi
"Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata dia.
Baca: KPK Lakukan OTT Terhadap Anggota Dewan Hingga Pejabat di Jambi
Saat ini NSW sudah tiba di gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Penyidik KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status NSW. Rencananya status NSW akan diumumkan melalui jumpa pers pada Minggu (3/02).
NSW bukan orang baru di dunia politik. Dia diketahui juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar.
Penangkapan NSW jelas memukul partai berlambang beringin itu. Karena mereka tengah dalam upaya "bersih-bersih" usai diguncang skandal korupsi KTP Elektronik yang menyeret mantan Ketua Umum Setya Novanto.
Sebelumnya, ketika digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meminta agar partainya tegas menindak kader yang terindikasi berbuat korupsi. Bahkan, ia meminta agar poin tersebut dimasukan ke dalam AD/ART yang dirombak.
"Ya, mungkin (perubahannya) tidak detail seperti itu, tapi bahwa ini nanti yang terindikasi korupsi, narkoba dan kriminal lainnya, lebih baik mengundurkan diri dan diberhentikan," ujar Agung pada pertengahan Desember tahun lalu.
Lalu, apa sikap yang akan diambil Golkar terhadap NSW? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan diambil langkah strategis usai ada pengumuman resmi dari KPK.
"Nanti akan ditangani sesuai dengan mekanisme dalam rapat di Jawa Timur," kata Airlangga kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu malam (3/02).