Bupati Terpilih Sabu Raijua Punya Paspor AS, PDIP: Kami Kecolongan

04 Feb 2021, 05:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, mengatakan partainya kecolongan saat mengusung Orient P. Riwu Kore sebagai calon bupati Pilkada 2020 Nusa Tenggara Timur (NTT).

Orient kini menjadi sorotan karena diketahui masih berstatus warga negara Amerika Serikat meski terpilih jadi Bupati di Kabupaten Sabu Raijua. Konfirmasi soal status kewarganegaraan itu disampaikan langsung oleh Kedutaan AS di Jakarta.

"Kami kan percaya pada dokumen-dokumen yang tertulis (mengenai rekam jejak) dan KTP. Iya, kami merasa kecolongan bila memang itu benar," ujar Djarot ketika dihubungi oleh IDN Times pada Rabu (3/2/2021).

Menurut Djarot, semua persyaratan administratif sudah dipenuhi oleh Orient. Termasuk dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Bila ia tetap lolos, artinya kan ada kelemahan di penyelenggara pemilu, termasuk verifikasi dokumen-dokumen itu. Itu kan ada di KPU dan Dukcapil," tutur pria yang sempat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ia juga tak habis pikir mengapa individu yang disebut sudah memiliki kewarganegaraan asing, tetapi malah masih memegang KTP. Djarot pun mendesak agar menelusuri perkara ini.

"Ya, kita harus percaya dong dengan KTP dia. Wajahnya juga wajah (khas) orang kita," katanya.

Peristiwa serupa pernah terjadi ketika Archandra Tahar yang juga pernah menjadi warga AS justru dilantik sebagai Menteri ESDM. Apakah Orient nantinya masih bisa dilantik sebagai bupati?

1. PDI Perjuangan dukung status kewarganegaraan Orient diusut untuk buktikan bila dia berbohong

Default Image IDN

Djarot mengatakan partainya mendukung pengusutan secara menyeluruh untuk membuktikan apakah Orient berbohong soal status kewarganegaraan dan memalsukan dokumen.

"Bila memang diperlukan langkah hukum ya silakan diproses oleh penegak hukum," kata dia.

PDI Perjuangan, ujar Djarot, mempercayakan penuh pada DPD yang ada di NTT sudah melakukan penelusuran latar belakang sebelum usung. Sebab, warga di NTT yang lebih mengenal sosok Orient.

Ketua KPU di Kabupaten Sabua Raijua Kirenius Padji mengatakan saat mendaftar pilkada di wilayah itu, Orient menyerahkan KTP yang menunjukkan sebagai warga negara Indonesia. Orient diketahui beralamat di Kupang.

KPU Sabu Raijua juga melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang mengenai keabsahan KTP Orient. Hasilnya, Dukcapil Kota Kupang mengeluarkan surat klarifikasi pada 16 September 2020. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase.

"KPU sudah melaksanakan tugas klarifikasi ke Dinas Dukcapil Kupang. Hasilnya benar yang bersangkutan penduduk Kupang atau WNI," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemiluhan Umum pusat Ilham Saputra, kepada IDN Times melalui pesan pendek hari ini.

2. Komisi II DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri dan KPU

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Djarot juga mengatakan Komisi II akan memanggil Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, KPU, dan Bawaslu untuk membahas temuan ini. Ia menilai seharusnya data kependudukan lebih akurat dan tidak ada celah bagi warga asing masih memegang KTP.

"Sudah pasti akan diangkat di Komisi II (soal ini)," ujarnya.

Djarot mengatakan temuan yang secara tidak sengaja itu akan dijadikan masukan untuk penyelenggaraan pilkada pada 2024. Ia mengaku sudah mendesak Kemendagri untuk memperbaiki data kependudukan.

"Harus clear dan selesai semua ini soal data kependudukan di tahun 2021 untuk kepentingan pilkada dan pemilu 2024," katanya.

Bila memang terbukti Orient bersalah, maka pelantikannya sudah dipastikan akan dibatalkan. Sebab, syarat mutlak menjadi kepala daerah harus berstatus warga Indonesia.

3. Orient mengakui sempat memiliki paspor Amerika Serikat

Ilustrasi kepala daerah. (IDN Times/Sukma Shakti)

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulis mengatakan sempat menghubungi bupati terpilih Orient Kore pada hari ini. Orient mengakui sempat memiliki paspor Amerika Serikat tanpa melepas status WNI.

"Yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia pada 1 April 2019," ujar Zudan pada hari ini.

Padahal, dalam ketentuan UU mengenai Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006, tertulis salah satu penyebab seseorang kehilangan WNI karena individu itu memiliki paspor dari negara lain. WNI kemudian wajib melaporkannya ke Kemenkum HAM.

Zudan mengatakan terkait status kewarganegaraan Orient, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kemenkum HAM. Hasil penelusuran itu akan menentukan apakah status Orient masih WNI atau sudah jadi warga AS.

Dalam pemilihan bupati Desember 2020 lalu, pasangan Orient dan Thobias Uly berhasil menang. Mereka berhasil meraih 48,3 persen atau 21.359 suara. Selain diusung oleh PDI Perjuangan, Orient juga didukung oleh Partai Demokrat dan Gerindra.