Buruh AICE Disebut Keguguran Hingga Mutasi Sepihak, Ini Kata PT AFI

Sarinah menjelaskan, buruh perempuan juga sulit mengambil cuti haid. Tak hanya itu, mereka sulit untuk mengambil maupun mengurus izin sakit. Klinik dan dokter yang ada di perusahaan itu juga diklaim sering memberikan diagnosa sendiri.

"Buruh tidak dapat mengambil second opinion dari dokter atau klinik lain. Bisa dibayangkan, buruh tidak mendapatkan layanan kesehatan secara demokratis karena satu-satunya dokter yang bisa memberikan izin sakit hanya dokter perusahaan saja," ujar Sarinah.

Pada 4 Januari 2019, serikat pekerja dan pengusaha membuat perjanjian pembayaran bonus untuk 600 orang dengan jumlah Rp1 juta per orang. Kala itu, pengusaha mengaku tak mampu membayar. Buruh pun setuju dan menerima pembayaran cek mundur yang bisa dicairkan setelah satu tahun berikutnya.

"Saat hendak dicairkan pada 5 Januari 2020, cek tersebut ternyata kosong dan tidak bisa dicairkan," kata Sarinah.

Sarinah mengatakan, sejak 2017, para buruh berusaha mempersoalkan berbagai permasalahan kondisi kerja agar mencapai kondisi kerja yang ideal, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, kerja keras mereka tampak tak setimpal dengan hasilnya.

"Apalagi, barang yang diproduksi adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh banyak orang. Kualitas es krim yang dihasilkan tentu sangat bergantung dengan kondisi buruhnya," ucap Sarinah.

Sarinah menuturkan, protes yang dilakukan oleh buruh malah dijadikan alasan oleh perusahaan untuk melakukan mutasi sepihak, pemberian sanksi sepihak, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buruh juga telah mediasi dengan pihak perusahaan ke Disnaker Kabupaten Bekasi, terkait upah dan masalah kontrak kerja. Mereka melaporkan permasalahan kondisi kerja ke pengawas, melaporkan permasalahan skorsing dan hak mogok ke Komnas HAM, dan melaporkan masalah buruh perempuan hamil ke Komnas Perempuan.

"Sejauh ini, Komnas Perempuan telah mengeluarkan rekomendasi agar buruh perempuan hamil tidak dipekerjakan pada malam hari. Namun, praktik kerja malam tersebut masih saja berlangsung," tutur Sarinah.

Akan tetapi, Disnaker Kabupaten Bekasi, kata Sarinah, mengeluarkan anjuran tanpa mengikuti prosedur mediasi, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri maupun kebiasaan yang ada.

"Baru satu kali undangan mediasi, mediator langsung membuat Anjuran. Seluruh isinya persis sama dengan posisi perusahaan. Pendapat buruh sama sekali tidak didengar. Bahkan mediator menyatakan tidak ada pembicaraan soal bonus, sedangkan pembicaraan itu ada dan buruh memiliki bukti dokumentasinya," ucap dia.

Sarinah mengatakan, dalam persoalan upah, buruh telah mengajukan kompromi agar upah dikembalikan dengan hitungan baru agar mencapai upah lama (upah tidak turun).

"Asalkan kondisi kerja diperbaiki dengan benar, sehingga kompensasi dari upah yang pas-pasan ada pada kondisi kerja yang manusiawi," katanya.

"Kebocoran amoniak dan bahan kimia lain harus dicegah jangan sampai terjadi sama sekali. Akibatnya tidak dirasakan sekarang, tapi di kemudian hari. Kalau perlu bahan baku pendingin harus diganti dengan yang lebih aman," sambungnya.

Sementara itu, Legal Corporate PT AFI Simon Audry Halomoan Siagian memastikan, pihaknya telah mengikuti regulasi yang ada. Simon juga membantah jika pekerjanya yang mengalami keguguran, akibat dipekerjakan dengan tidak sesuai aturan.

"Lantas, kegiatan operasional kami dituduh sebagai faktor tunggal keguguran yang terjadi pada rekan-rekan buruh. Kami harap ini dicermati oleh pemerintah, karena data yang kami pegang valid dari tim medis rekanan kami yang bertugas di pabrik," ujar Simon.

Tim Klinik PT AFI telah melakukan medical check up terhadap buruh hamil yang mengalami keguguran. Hasilnya, pihak medis menyatakan keguguran tidak berkaitan dengan kondisi kerja.

"Sebagian bahkan tidak mengetahui sedang hamil, atau berhubungan seksual di trimester pertama," katanya.

Simon mengklaim, PT AFI sudah menjalankan ketentuan sesuai Pasal 72 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut berisi larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam (23.00 - 07.00), jika menurut keterangan dokter berbahaya.

"Bila tidak ada keterangan dokter, maka larangan tersebut tidak berlaku," jelas Simon.

Simon mengungkapkan, selama lima kali bipartit, buruh dan pengusaha selalu membahas tentang upah. Setiap perusahaan, kata dia, memiliki kebijakan dalam pemberian upah dan mengikuti regulasi yang ada.

"Setiap kebijakan yang ditempuh dalam menentukan kenaikan anggaran gaji mengacu dan sudah mengikuti kepada ketentuan pengupahan. Adapun mutasi, pemberian surat peringatan, dan skorsing didasarkan atas ketentuan yang berlaku," ungkap Simon.

Terkait amoniak, kegiatan usaha es krim membutuhkan senyawa tersebut sebagai pendingin yang disalurkan melalui pipa-pipa ke mesin pendingin. Simon mengaku, kejadian bocornya amoniak memang pernah terjadi sekali pada Oktober 2019 di ruang finish good (gudang bahan jadi).

Kebocoran itu disebabkan adanya kegiatan renovasi. Saat kebocoran terjadi, seluruh karyawan juga segera dievakuasi. Kebocoran pun langsung ditangani oleh tim maintenance dalam waktu satu jam.

"Setelah proses perbaikan selesai, barulah pekerja dipersilakan masuk. Tidak ada pekerja yang diminta melakukan kegiatan pembersihan saat terjadi kebocoran amoniak," jelas Simon.

Simon mengatakan, PT AFI telah mendapatkan izin lingkungan dengan nomor: 503.10/Kep.457/BPMPPT/XI/2016. Izin lingkungan tersebut dikeluarkan setelah PT AFI mendapatkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kegiatan industri pengolahan es krim, dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan nomor: 660.2.1/347/TL&ADL/BPLH.

"Pemenuhan Rekomendasi UKL-UPL, didahului oleh pemaparan dan seminar kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang di Kabupaten Bekasi. Dalam pemaparan tersebut kami menguraikan proses bisnis, termasuk limbah dan penanganan limbah saat proses produksi," jelasnya.

Dalam menangani limbah, PT AFI menggunakan jasa pihak ketiga yakni PT.SSK yang telah memiliki perizinan termasuk pengangkutan dan pengelolaan limbah. Setiap limbah yang dibuang, akan diterbitkan manifes untuk dilakukan pengangkutan.

"Kami sampaikan bahwa PT Alpen Food Industri telah mengikuti ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup, khususnya mengenai pengelolaan limbah," ujarnya.

Berikut tuntutan para buruh Aice

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan untuk Buruh AICE dengan ini menyatakan sikap penyelesaian kondisi kerja yang buruk di pabrik es krim AICE dapat diselesaikan dengan pemenuhan tuntutan sebagai berikut:

1. Pekerjakan Buruh hamil di siang hari (jangan dipekerjakan malam hari, beban kerja beratnya dikurangi, dan lakukan pemeriksaan atas banyaknya yang keguguran!
2. Cuti haid jangan dipersulit dan tanpa syarat!
3. Permudah pengobatan dan rujukan Faskes BPJS, jangan ada penolakan dalam memberikan rujukan, dan bebaskan buruh untuk memilih jalan pengobatannya tanpa sanksi yang merugikan!
4. Batalkan Skorsing dan PHK sewenang-wenang!
5. Batalkan Surat Peringatan (SP) sewenang-wenang!
6. Cabut pasal-pasal Peraturan Perusahaan (PP) yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Buat Perjanjian Kerja Bersama!
7. Batalkan mutasi dan demosi sewenang-wenang!
8. Hentikan Perlakuan atasan yang tidak manusiawi!
9. Lindungi masyarakat/konsumen dari produk yang tidak sehat, karena diduga produksi tercemar microba dan tetap dijual!
10. Angkat Buruh kontrak yang dipekerjakan di bagian produksi tetap menjadi buruh tetap, pekerjakan kembali mereka yang di-PHK!
11. Hentikan diskriminasi dan pemberangusan serikat!
12. Bayarkan bonus sesuai ketentuan yang disepakati bersama, dan jangan menipu dengan memberikan cek kosong dan cek tidak aktif!
13. Naikkan upah sesuai ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan kesepakatan dengan memenuhi unsur selisih UMK/UMSK, Golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi dan tunjangan keluarga!
14. Tentukan Struktur dan Skala Upah dengan terlebih dahulu menyepakati upah pokok bersama buruh/serikat, jangan ditentukan sepihak!
15. Pecat Mediator Disnaker yang tidak netral!
16. Tindak Polisi yang diduga tidak netral dan diduga melanggar PROTAP!
17. Tindak tentara masuk pabrik yang diduga melanggar PROTAP!
18. Tindak Manajemen yang diduga menghalangi dan menghambat pemogokan; dan diduga melakukan tindakan balasan atas pemogokan!
19. Perbaiki dan pebaharui peralatan-peralatan dan sarana-sarana kerja di bagian-bagian tertentu yang masih manual (tradisional) sehingga beban kerja menjadi tidak berat dan tidak mengakibatkan hernia!
20. Pemerintah harus melakukan investigasi atas dugaan terjadinya pencemaran lingkungan dari pembuangan pembersihan amoniak dan diduga masih ada kebocoran amoniak!
21. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan K3 secara benar, karena K3 belum diperiksa dengan benar dan baik.
22. Hentikan target yang sewenang-wenang, perusahaan harus membuat target sesuai standar K3 yang berlaku!