Buruh Tolak Vaksinasi Gotong Royong dan Berbayar, Ini Alasannya

Dia mengkhawatirkan, vaksin gotong royong hanya di awal saja dibiayai perusahaan. Ketika perusahaan sudah tidak sanggup membayar vaksin gotong royong, menurutnya, beban biaya itu bisa diberikan kepada buruh.

"Sama kayak antigen, pada tahap awal rapid test antigen itu ditanggung oleh perusahaan. Ketika dana perusahaan tidak mencukupi, maka kemudian buruh dikenakan beban biaya. Apalagi kalau ada vaksin individual berbayar, di mana peran negara, karena itu pasti akan dimanfaatkan kelas menengah-atas," lanjutnya.

Iqbal mengatakan buruh dan KSPI mendukung program vaksinasi nasional gratis yang dilakukan pemerintah. Buruh, lanjutnya, hanya tidak mendukung adanya komersialisasi.

Dia lalu mengungkapkan vaksin gotong royong lebih baik diterapkan oleh BPJS Kesehatan daripada Kimia Farma. Dengan BPJS, lanjutnya, masyarakat yang ingin divaksin tidak perlu mengantre.

"Ya kalau begitu buka aja (vaksin gotong royong) BPJS semua jaringan, semua jaringan BPJS klinik dan Rumah Sakit swastanya bisa melakukan vaksin dengan biaya subsidi negara. Buka jaringan BPJS. Jaringan BPJS itu paling lengkap, RS jaringannya paling lengkap. Kasih aja semua vaksin-vaksinnya, gak perlu ngantre," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksin COVID-19 gotong royong untuk individu berbayar merupakan opsional. Sehingga, masyarakat bisa memilih, apakah ikut dalam program vaksin gratis dari pemerintah atau membayar secara mandiri di Kimia Farma.

“Untuk vaksin gotong royong di ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong, baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” kata Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).

Kemudian, Budi menjelaskan alasan pemerintah mengambil keputusan memperluas program vaksinasi melalui individu berbayar. Menurut dia, keputusan itu diambil karena banyak perusahaan yang belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royong dari KADIN.

“Jadi, ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN, itu dibuka,” terang Budi.

Kimia Farma resmi menunda pelaksanaan layanan vaksinasi gotong royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada Senin (12/7/2021).

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).

Ganti mengatakan salah satu alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.

"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," Ganti menambahkan.