Butet Diduga Diintimidasi Polisi, Mahfud: Seni Tak Boleh Diintimidasi

09 Des 2023, 12:17 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku tidak tahu betul apakah seniman Butet Kartaredjasa mengalami intimidasi sebelum memulai pementasan pada 1 Desember 2023 Namun, seharusnya pertunjukkan seni, bebas dari intimidasi pihak manapun, termasuk aparat keamanan.

"Itu kan seni ya dan (sifatnya) universal. Mestinya tidak boleh ada intimidasi. (Pertunjukkan) seni ya seni," ujar Mahfud kepada media di Kuala Lumpur, Malaysia, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).

Mahfud mengaku tidak tahu pertunjukkan pada pekan lalu itu sempat diwarnai aksi intimidasi. Padahal pada hari yang sama, Mahfud sedang berada di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Diketahui, pertunjukkan bertajuk "Indonesia Kita" sudah tayang 41 kali. Selama itu, belum pernah Butet diminta personel kepolisian meneken surat pernyataan agar tidak memuat isu politik dalam pertunjukkannya.

Mahfud menyebut setiap Butet menggelar pertunjukkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu rutin menonton. "Tetapi Anda lihat di dalam sejarah perjalanan Butet pentas, saya selalu menonton, termasuk (penampilan) terakhir," kata dia.

1. Butet diminta tanda tangani surat tak boleh ada muatan politik di pertunjukkan

Butet mengenang melodi terakhir yang Diciptakan Djaduk Ferianto di Afrika IDN Times/Daruwaskita

Sebelumnya, seniman Butet Kartaredjasa mengaku diminta menandatangani agar pementasan "Indonesia Kita" di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 1 Desember 2023 tidak boleh membahasa muatan politik dan gambar-gambar parpol.

"Baru kali ini kami diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa saya harus berkomitmen pertunjukkan saya tidak ada unsur politik, tak boleh sebagai alat kampanye, tak boleh ada tanda gambar. Memang tidak ada gambar dan sebagai alat kampanye. Tetapi, tidak boleh bicara politik, itu satu hal yang ganjil," ujar Butet kepada IDN Times melalui pesan suara pada 7 Desember 2023.

Menurutnya, sejak reformasi 1998, kebiasaan semacam itu sudah tidak ada lagi. Ia menilai dokumen yang harus ditekennya dianggap berlebihan. Apalagi, ia tampil di TIM yang notabene tempat pertunjukkan seni.

"Seharusnya, yang diberikan hanya surat pemberitahuan saja. Saya akhirnya menandatangani itu sebagai kelengkapan administrasi pementasan kami kemarin. Jadi, aneh buat saja," tutur dia.

2. Butet mempersilakan Polri menangkapnya bila dianggap tak penuhi komitmen

Butet Kartaredjasa. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Lebih lanjut, Butet mempersilakan kepolisian menangkapnya seandainya ia dianggap tak memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam surat tersebut. Ia yakin tak melanggar ketentuan hukum apapun. Sehingga, tidak ada satu pun isi pertunjukkan yang diubah meski menerima surat peringatan dari kepolisian.

"Tidak ada sama sekali yang diubah. Saya tetap main seperti biasa. Artinya, kalau saya dianggap tidak punya komitmen ya silakan ditangkap saja! Karena saya merasa tidak melanggar hukum," kata Butet.

Menurutnya, surat itu disodorkan dua atau tiga minggu sebelum pementasan. Tetapi, pada hari H pementasan, tiba-tiba ada sejumlah personel Polri yang datang ke lokasi pementasan.

Personel Polri itu terpaksa ditemui stafnya. Sebab, Butet sudah mengenakan kostum dan siap naik ke atas panggung.

"Menurut polisi, surat seperti itu adalah aturan baru," tutur dia.

Butet menilai situasi saat ini mirip seperti yang terjadi era Orde Baru. Sebab, dulu ia mengalami peristiwa serupa. Tetapi, yang mengintimidasi adalah personel militer.

3. Polri minta Butet laporkan dugaan intimidasi yang diterima

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho (IDN Times/Irfan Fathurohman).

Sementara, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Sandi Nugroho, mempersilakan agar dugaan intimidasi yang dialami Butet dilaporkan ke aparat kepolisian. Ia menegaskan personel Polri tetap bersikap netral dalam mengawal pelaksanaan proses Pemilu 2024.

"Jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai," ujar Sandi di Mabes Polri, 5 Desember 2023.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.