Buya Syafii ke Pansel KPK: Jangan Pilih Capim yang Ada Titik Hitam

28 Agu 2019, 22:30 WIB

(Diskusi KPK) IDN Times/Santi Dewi

Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mewanti-wanti kepada panitia seleksi capim KPK agar tidak memilih kandidat yang jelas-jelas memiliki rekam jejak kelam. Cendikiawan Muslim itu juga mengatakan masih ada orang baik lainnya, sehingga tak harus terpaku untuk memilih capim dengan rekam jejak yang tak baik.

"Capim yang ada titik-titik hitam, jangan dipilih," kata Syafii tegas dalam diskusi di KPK dengan tema "Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK" pada Rabu (28/8) di gedung institusi antirasuah.

Ia pun turut menitipkan pesan yang sama bagi anggota Komisi III DPR agar nantinya memilih dari 10 capim KPK yang bisa bersikap independen dan bebas dari konflik kepentingan. Buya Syafii turut mengingatkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar benar-benar bisa menyaring masukan yang mampir ke telinganya terkait pemilihan capim KPK.

"Sebab, kadang-kadang dikeliling orang-orang penting itu belum tentu mereka orang baik. Banyak oportunis dan musang berbulu ayam," katanya.

Pesan ini disampaikan Buya Syafii lantaran pansel terlihat begitu resisten dan tak menghiraukan masukan dari publik. Capim yang rekam jejaknya menjadi sorotan seperti Irjen (Pol) Firli dan Irjen (Pol) Antam Novambar tetap lolos hingga di tahap 20 besar.

Lalu, apa yang bisa publik lakukan upaya pelemahan KPK dari dalam bisa dicegah?

1. Buya Syafii mengajak publik untuk tetap mempertahankan KPK

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Saat ini serangan terhadap institusi antirasuah datang dari berbagai penjuru. Sebagian pihak jelas ada yang tidak bahagia ketika kenyamanannya berbuat korup diganggu. Oleh sebab itu, Buya Syafii mengajak publik untuk sama-sama menjaga dan mempertahankan KPK.

"Apabila kita memang benar-benar cinta terhadap negara ini, maka kita akan memperkuat lembaga antirasuah ini. Selain itu, pimpinan KPK harus kompak. Apabila mereka kompak tentu akan bagus sekali (bagi pemberantasan korupsi)," kata Buya Syafii pada sore tadi.

2. Buya Syafii turut memberi masukan ke Presiden agar memilih capim yang paling sedikit memiliki catatan hitam

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kinerja pansel dikatakan sudah usai apabila telah menyerahkan 10 nama capim ke Presiden. Menurut ketua pansel capim, Yenti Garnasih, rencananya mereka akan menyerahkan 10 nama tersebut pada (2/9). Di sini lah Presiden memegang tahapan penting, apakah ia akan menerima 10 nama yang disodorkan pansel atau tidak.

Proses lainnya yang juga sulit yakni uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Lantaran perwakilan di parlemen melambangkan perwakilan partai politik, maka kerap yang terpilih bukan lantaran memiliki integritas terbaik.

"Oleh sebab itu, saya juga ingatkan agar komisi III itu melepaskan kepentingan kelompoknya dan kepentingan pribadi (ketika memilih ketua KPK)," kata dia.

3. Buya Syafii meminta Presiden untuk tidak abai terhadap masukan masyarakat

Almarhum Buya Syafii Maarif. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Buya Syafii bukannya tak tahu apabila pemerintah sudah bolak-balik menyatakan kinerja pansel sudah maksimal. Mereka dinilai sudah bersikap transparan selama proses seleksi. Namun, publik justru menilai sebaliknya.

"Oleh sebab itu, Presiden juga harus mau mendengar masukan dari masyarakat, KPK, pimpinan KPK. Kita semua ini jangan menggunakan topeng. Kan rekam jejak orang itu (capim bermasalah) sudah sangat jelas," tutur dia.

Apabila Presiden Jokowi tetap memilih calon yang bermasalah maka sama saja dengan mengkhianati Bangsa Indonesia.

4. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko justru mendorong agar publik mempercayai kinerja pansel capim KPK

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko justru malah bersikap sebaliknya. Ia mengaku masih percaya terhadap kinerja pansel capim KPK. Ia pun mendorong agar publik turut bersikap yang sama.

"Sudahlah, percayakan pada tim seleksi. Kalau mau cari sempurna, di surga sajalah, gitu," kata Moeldok di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/8).

Menurut Moeldoko, Presiden tidak ingin melakukan intervensi terhadap kinerja pansel. Hal itu ditunjukkan dengan pihak yang memberikan pengarahan ke pansel adalah dirinya dan bukan Presiden.