Cak Imin ke PKB: Tolak Rencana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

07 Des 2023, 17:23 WIB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menginstruksikan ke Fraksi PKB untuk menolak rencana Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku telah menginstruksikan fraksi partainya menolak rencana Gubernur Jakarta ditunjuk dan diberhentikan presiden.

Hal itu sesuai dengan Pasal 10 Rancangan Undangan-undangan (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam beleid itu dijelaskan bahwa gubenur dan wakil gubernur ditunjuk presiden.

Dia mengatakan, Fraksi PKB akan menolak RUU DKJ itu bila tidak ada pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

"Sudah-sudah, fraksi sudah ngasih sikap tidak akan menyetujui kalau tidak pemilihan langsung," kata Cak Imin saat ditemui di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).

1. Pilkada Jakarta tetap harus digelar

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menginstruksikan Fraksi PKB di DPR RI menolak rencana Gubernur Jakarta ditunjuk presiden. (IDN Times/Amir Faisol)

Cawapres nomor urut satu itu menegaskan, bahwa ke depan tetap harus ada pemilihan langsung meskipun nanti Jakarta resmi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Tetep harus ada (pilkada) untuk Jakarta karena Jakarta nggak punya bupati, satu-satunya gubernur ini," kata dia.

Menurut dia, PKB pada prinsipnya setuju dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang DKJ sebagaimana yang saat ini telah diusulkan menjadi inisiatif DPR. Namun, PKB menolak jika Pilkada Jakarta nanti dihapus.

"Prinsipnya itu UU-nya kebutuhan itu yang kita dukung, karena nggak ada undang-undang itu bahaya Jakarta nggak punya pegangan, karena sudah bukan ibu kota lagi, gitu kan," tutur dia.

2. Anies kritik RUU DKJ yang hapus Pilkada Jakarta

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan para koruptor harus dimiskinkan. (IDN Times/Amir Faisol)

Terpisah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik RUU DKJ yang di dalamnya memuat gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diberhentikan presiden.

Ia menilai penunjukan gubernur oleh presiden merupakan ironi karena dapat memangkas kebebasan berdemokrasi. Jakarta kata dia telah menjadi kota dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia.

"Tempat yang tingkat demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya ini ironis," kata Anies di Lampung.

3. Jakarta telah jadi contoh kebebasan berdemokrasi

Calon Presiden Anies Baswedan (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Anies menyampaikan, selama ini Jakarta telah menjadi daerah percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Sebab, Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini telah memperoleh anugerah 'Harmoni Award' dari Kementerian Agama.

Dengan anugerah itu maka menandakan masyarakat di Jakarta dapat hidup dengan rukun, aman, damai, dan bisa berdemokrasi dengan baik.

Menurut Eks Gubernur DK Jakarta semestinya demokrasi yang telah berlangsung dengan baik itu harus bisa lebih maju bukan malah mundur.

"Salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi," ujar dia.