Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (IDN Times/Amir Faisol)
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (IDN Times/Amir Faisol)

Pasuruan, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku sedih dengan keberpihakan yang ditunjukkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Cak Imin mengatakan, presiden merupakan pemimpin tertinggi dalam berbagai hal, baik konstitusi, kemanusiaan, dan berbagai kultur. Dengan demikian, Jokowi harus mampu menjaga marwahnya sebagai seorang presiden.

"Nah saya sangat sedih ya mendengar Presiden akan kampanye misalnya, itu pilihan Presiden yang memang hak beliau," kata Cak Imin di Pasuruan, Rabu (24/1/2024).

Sebagai seorang individu, kata Cak Imin, Jokowi memang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024. Namun, sikap yang ditunjukkan Jokowi sebagai seorang presiden hanya akan membuat kepemimpinannya terganggu.

"Tetapi kita ngemane, sayang. Kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu terganggu," ucapnya.

Kendati demikian, Ketua Umum PKB itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai sikap Jokowi pada Pemilu 2024.

"Tapi bahwa seharusnya kita semua meletakkan presiden sebagai pengayom semua kekuatan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye di tahun politik. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.

Kepala Negara menilai, selagi diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan maka sah-sah saja seorang presiden berkampanye, tapi mau dilakukan atau tidak itu terserah bagi masing-masing individu presiden.

"Semua itu pegangannya aturan kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh tidak sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, presiden, menteri atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. "Ya boleh saja saya kampenye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Editorial Team