Cara Menentukan Awal Bulan Hijriah ala Pemerintah RI, Termasuk Ramadan

Pemerintah Indonesia menerapkan metode Munaqasyah, yaitu upaya mempertemukan dua cara pandang ilmiah yang berbeda untuk mencapai mufakat. Pertama, ada metode hisab (perhitungan). Cara ini menggunakan perhitungan astronomis matematis guna mengetahui posisi bulan secara presisi. Data hisab memberikan gambaran awal mengenai ketinggian hilal (bulan sabit muda) dan sudut elongasi pada hari ke-29 bulan berjalan.

Kemudian yang kedua, menggunakan metode rukyat (pengamatan): Langkah ini berupa verifikasi faktual melalui pengamatan langsung di lapangan menggunakan teleskop atau mata telanjang. Pemerintah menyebar tim pemantau di ratusan titik observasi (Rukyatul Hilal) yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Kriteria MABIMS

Sejak tahun 2022, Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menyepakati kriteria baru untuk menentukan visibilitas hilal (Imkanur Rukyat). Awal bulan baru dinyatakan sah secara ilmiah jika:

• Ketinggian hilal minimal berada pada angka 3 derajat.

• Sudut elongasi (jarak lengkung bulan-matahari) minimal sebesar 6,4 derajat.

Proses pengambilan keputusan dalam Sidang Isbat biasanya terbagi menjadi tiga fase utama. Pertama, ada seminar pemaparan posisi hilal. Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag memaparkan data perhitungan astronomis secara terbuka kepada publik dan peserta sidang.

Kedua, sidang tertutup. Pada proses ini, Menteri Agama beserta pimpinan ormas Islam, pakar astronomi, dan perwakilan negara sahabat meninjau laporan hasil pengamatan langsung dari berbagai daerah. Jika ada laporan melihat hilal yang tervalidasi, maka bulan baru dimulai keesokan harinya. Jika tidak, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal).

Tahap terakhir dalam Sidang isbat adalah konferensi pers. Di sini, hasil mufakat diumumkan secara resmi kepada masyarakat melalui saluran media massa.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i mengatakan, seluruh ormas Islam di Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban berpuasa (Qad'i). Namun, perbedaan sering muncul dalam metode penentuan waktu pelaksanaannya (Ijtihadi).

"Begini, sebenarnya kan dalam sidang isbat ini kita inginkan ada kesamaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia dalam penetapan awal Ramadan. Tetapi kita kan sama tahu, lebih 90 ormas Islam di Indonesia ini punya kesamaan dalam ibadah yang Qad'i, tapi memang masih ada perbedaan dalam ibadah yang sifatnya Ijtihadi. Dalam berpuasa ini kan yang Qad'i itu adalah puasanya, gak boleh gak puasa," ujar Romo di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

"Tapi kapan itu dimulai? Itu ada Ijtihad yang mungkin antara ormas yang satu dengan yang lain, ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya sidang isbat ini kan dimaksudkan untuk mengeliminasi perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita lihat, ini kan sidang isbat tiap tahun," sambungnya.

Menurut Romo Syafi'i, sidang isbat bukan sekadar ritual penetapan tanggal Hijriah, melainkan momen penting untuk mempertemukan berbagai pandangan ilmiah dari para pakar dan tokoh agama. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memegang mandat penetapan waktu ibadah.

Sederhana aja kok, memutuskan kapan awal Ramadan, nanti kapan awal Syawal. Tapi ada substansi orang tidak lihat. Saya melihat dalam sidang isbat ini ada silaturahmi yang digelorakan, karena diundang semua tokoh Islam, ormas Islam, para pakar," ucap dia.

Pada tahun ini, awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah berbeda. Muhammadiyah melaksanakan ibadah puasa sehari lebih dulu dibanding pemerintah.

Untuk 1 Syawal 1447 H, diprediksi akan terjadi perbedaan. Meski demikian, baik dari pemerintah maupun Muhammadiyah, sama-sama mengimbau untuk saling menghormati perbedaan dalam menyikapi perbedaan awal bulan Hijriah.