Cari Teman Koalisi, Golkar Masih Terus Lakukan Penjajakan ke PAN

12 Jul 2023, 17:25 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Dok. Kemenag).

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily membenarkan Dewan Pakar Golkar mendesak DPP segera membuat koalisi baru. Desakan itu merupakan salah satu hasil rapat internal Dewan Pakar Golkar.

Sejauh ini, terdapat empat koalisi menjelang Pilpres 2024. Salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang berisi Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Belakangan, PPP telah menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Sehingga, tersisa tiga parpol di KIB, yakni PAN, Golkar, dan PKB.

Meski terdapat empat kubu koalisi yang muncul sejauh ini, Ace menilai hal itu masih belum pasti.

"Kita kan tahu bahwa hingga saat ini kan belum ada poros yang fix yah. Golkar sebagai partai pemenang kedua tentu memiliki potensi juga untuk membentuk koalisi sendiri," ungkap Ace di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023).

Ia menambahkan di koalisi baru nanti, Golkar bisa mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Sementara, untuk posisi cawapres, partai dengan lambang pohon beringin hijau itu masih terus melakukan penjajakan, salah satunya dengan PAN.

"Sejauh ini kan KIB belum dibubarkan. Jadi, artinya bisa jadi justru koalisi ini akan semakin besar sebagaimana keinginan kami untuk membuat poros tersendiri," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Soal peluang kemungkinan membentuk poros baru dengan PAN sudah dilakukan Airlangga saat kunjungan kerja bersama Zulkifli Hasan ke Amerika Serikat pada 26 Mei 2023. Baik Airlangga dan Zulkifli kemudian sama-sama mengunggah foto kebersamaan mereka di akun media sosialnya.

1. Pertemuan Prabowo-Airlangga dianggap lebih banyak bahas isu di kabinet

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan dari Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di rumah Kertanegara pada Minggu, 23 April 2023. (www.instagram.com/@prabowo)

Sementara, selain menjajaki peluang dengan PAN, Airlangga terlihat juga pernah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Airlangga terlihat pernah mengunjungi Prabowo di Jalan Kertanegara, pada Hari Raya Idul Fitri.

Namun, menurut Ace, pertemuan Airlangga dengan Prabowo tidak membahas isu koalisi. Lantaran keduanya merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid II, maka isu yang dibahas menyangkut kabinet.

"Kalau pertemuan secara informal kan (dengan Prabowo), Pak Ketum, Pak Airlangga kan juga Menko Perekonomian. Tentu sering bertemu dengan Pak Prabowo karena sesama anggota kabinet ya," kata Ace.

2. PAN malah diisukan bakal gabung koalisi Partai Gerindra

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika bertemu Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara pada 8 April 2023. (Dokumentasi DPP PAN)

Di saat Golkar melakukan penjajakan, PAN justru main mata dengan Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu diajak bergabung mendukung Prabowo. Namun, PAN memberi isyarat agar kursi cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) diberikan kepada Erick Thohir.

PKB kesal dengan sikap PAN. Partai dengan dominasi biru itu dianggap menyelak antrean. Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengibaratkan PAN seperti penumpang bus yang naik belakangan, tetapi ingin duduk di kursi bagian depan.

"PKB dan Partai Gerindra kan sudah selama setahun menjalin komunikasi, menjalin kesepakatan-kesepakatan, membentuk visi dan program. Baik itu kesepakatan lisan maupun kesepakatan tertulis yang ditanda tangani Agustus 2022. Chemistry sudah terbangun, program bersama sedang disusun," ungkap Dita seperti dikutip dari keterangannya pada 8 Juli 2023.

Dita menegaskan, PKB dan Gerindra telah melewati proses komunikasi panjang setahun terakhir. Kedua parpol juga telah menjalin kesepakatan bahwa capres dan cawapres ditentukan Prabowo dan Muhaimin Iskandar.

"Nah, tiba-tiba ada gerakan dari teman-teman di PAN yang mengatakan bersedia join (ke KKIR) dengan syarat cawapresnya harus Erick Thohir. Karena itu nama yang dibawa oleh teman-teman dari PAN," kata dia.

Manuver yang dilakukan PAN, menurut Dita, tidak pantas. Sebab, sudah ada proses panjang lebih dulu yang dilalui oleh Partai Gerindra dan PKB. Itu sebabnya, DPP PKB merilis pernyataan bernada protes.

"Soal syarat agar bisa ber-partner dapat diajukan bila partai yang bersangkutan sudah berproses sejak lama. Kalau bagi yang baru bergabung, belum berproses, belum tahu susahnya, tiba-tiba mengajukan syarat. Ini kan seperti orang yang naik Bus TransJakarta, naiknya belakangan tapi ingin langsung duduk di depan," tutur dia lagi.

3. Masing-masing bakal capres belum umumkan nama pendamping karena elektabilitas masih rendah

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo, Yusuf Lakaseng ketika mengikuti program Gen Z Memilih di studio IDN Times. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara itu, peneliti senior Indikator Politik Indonesia (IPI), Rizka Halida mengatakan, bakal capres harus memiliki elektabilitas tinggi agar bisa memilih sosok tertentu sebagai cawapres.

Saat ini, elektabilitas para bakal capres belum ada yang menembus angka 50 persen. Padahal, pembukaan pendaftaran capres ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dimulai sejak Oktober 2023.

"Sekarang keliatannya belum ada bakal capres posisinya seperti Pak SBY pada 2009 lalu. Dulu di zaman SBY maju jadi capres, elektabilitasnya sudah di angka lebih dari 50 persen," ungkap Rizka ketika berbicara di program Gen Z Memilih dan tayang di YouTube IDN Times.

Namun, selain faktor elektabilitas capres dan cawapres, Rizka menjelaskan pula ada faktor tawar-menawar politik. Hal itu menyebabkan para ketum parpol gencar melakukan pertemuan.

"Ya, alasannya demi membahas kepentingan bangsa padahal membahas soal tawar menawar kepentingan," tutur dia.

"Jadi, kalau ditanyakan apa penyebab nama cawapres belum diumumkan karena ada tiga faktor. Pertama belum ada capres yang dominan, kedua, semua masih melihat siapa nama-nama yang potensial menjadi bakal cawapres, dan ketiga, masing-masing partai pasti punya calon tertentu tapi juga punya penawaran tertentu," katanya lagi.