Catat Guys! Pemprov Jabar Wajibkan SIKM Selama Masa Larangan Mudik

Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar, Daud Achmad, menyampaikan surat edaran itu ditujukan langsung kepada bupati/wali dan ketua satgas penanganan COVID-19 kabupaten/kota se-Jabar.

Tujuannya, agar mereka bersama mengendalikan aktivitas dan mengurangi mobilitas masyarakat di masing-masing wilayahnya. Harapannya, ketika aktivitas masyarakat terkendali, maka ruang gerak COVID-19 bisa dibatasi.

"Pengendalian aktivitas masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi, tren kasus COVID-19 di Jabar sedang menurun. Ini harus dipertahankan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," jelas Daud, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (1/5/2021).

Daud menambahkan, selain mewajibkan kepemilikan SIKM bagi para pelaku perjalanan, Pemprov Jabar juga bakal melakukan operasi gabungan antar-provinsi di wilayah perbatasan dengan menerjunkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan TNI/Polri.

Operasi gabungan tersebut bakal dilakukan di titik-titik yang sudah disepakati. Penanganannya akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.

"Potensi pemudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kabupaten/kota masih ada, meskipun larangan mudik sudah digaungkan," terang Daud.

Di sisi lain, Daud mengimbau kepada perangkat desa dan kelurahan untuk mulai mengaktifkan Posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro guna sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, para perangkat desa dan kelurahan di Jabar diharapkan bisa melakukan karantina bagi masyarakat pendatang atau pemudik selama lima hari.

"Para pemudik dan pendatang ini ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan COVID-19," imbuh Daud.

Daud pun mengingatkan agar memperkuat koordinasi antar pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Selain diperkuar, kebijakan juga harus selaras. Semua pihak harus mengambil pelajaran dari lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akibat peningkatan mobilitas," tambah dia.