Catat! Ini Fakta-fakta Tentang Program Bansos Tunai di Jakarta

Untuk diketahui BST adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk tunai atau uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST akan diberikan sebesar Rp300.000/keluarga/bulan selama 4 bulan.

Nantinya untuk mengambil dana, penerima BST perlu membawa undangan distribusi, KTP & KK baik asli atau foto copy.

Penerima BST merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako Tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data dari Dispendukcapil DKI Jakarta. Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana BST dapat ditarik secara tunai melalui ATM dan dapat dibelanjakan di manapun sesuai peruntukan BST.

Ada perbedaan antara BST Pemerintah Pusat dan BST Pemerintah Daerah. BST Pemerintah Pusat adalah bantuan sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI dan disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT Pos Indonesia (persero).

Sedangkan BST Pemprov DKI Jakarta adalah bantuan sosial Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari APBD don disalurkan ke Rekening penerima BST di Bank DKI.

Seluruh dana BST yang diberikan bisa ditarik semua melalui ATM dan tidak ada saldo minimum. Selain itu tak ada biaya administrasi. Penerima BST disarankan tidak menutup rekening setelah program BST selesai dan menjadikan rekening BST tersebut sebagai tabungan.

Pengambilan kartu tabungan bisa diwakili  dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan melalui undangan pengambilan kartu. Apabila penerima BST diwakilkan oleh penerima kuasa penerima kuasa yang ada dalam satu KK dengan membawa surat kuasa dari Penerima BST, KTP & KK baik asli dan foto copy dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Sedangkan untuk penerima kuasa yang ada di luar KK seperti Paman,Bibi, Nenek, perlu membawa surat pengantar dari Kepala Satpel Sosial Kecamatan, KTP dan KK baik asli dan foto copy pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Jadwal pendistribusian BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan diinformasikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Kepala Satpel Sosial Kecamatan dan Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) di kelurahan masing-masing.

Sedangkan, lokasi distribusi BST Provinsi DKI Jakarta tersebar pada 160 titik lokasi di wilayah yang tertera pada undangan yang disampaikan kepada Penerima BST dan BST Pemerintah Pusat akan didistribusikan ke rumah masing-masing penerima BST Pemerintah Pusat oleh PT. Pos Indonesia.

Jika penerima bantuan tidak dapat datang pada jadwal pendistribusian BST Provinsi DKI Jakarta, mereka akan diundang kembali pada undangan ke-2 hingga ke-3 yang dilakukan setelah distribusi pertama selesai pada 5 wilayah dan Kepulauan Seribu.

Kemudian,  jika lokasi pengambilan jauh dari domisili penerima maka penerima bisa memberikan kuasa pengambilan Kartu Tabungan kepada Keluarga yang masih terdapat dalam satu KK atau berbeda KK dengan membawa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Surat Undangan: atau Penerima dapat lapor kepada Kasatpel Sosial di Kantor Kecamatan untuk penjadwalan ulang pengambilan Kartu Tabungan.

Apabila Kartu Tabungan dan Kartu ATM hilang penerima BST dapat melakukan pemblokiran terlebih dahulu dengan menghubungi Call Center Bank DKI di nomor telepon (021) 1500351 dan membuat Surat Keterangan Kehilangan dari kantor Kepolisian setempat kemudian membuat laporan permohonan Kartu ATM atau Kartu Tabungan yang baru di Kantor Layanan Bank DKI terdekat.

Selain itu jika penerima lupa PIN ATM atau PIN ATM nya terblokir, penerima BST dapat datang ke Kantor Layanan Bank DKI terdekat untuk melakukan Reset PIN ATM.

Jika jumlah saldo BST yang diterima kurang atau lebih dari Rp300.000 penerima bisa menginformasikan hal itu melalui call centre Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon: (021) 426 5115 atau menghubungi nomor seluler 0821-1142-0717 (khusus chat WhatsApp) dengan waktu pelayanan selama hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) jam 08.00 sampai 17.00.

Terakhir, jika warga yang merasa layak namun belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri melalui mekanisme pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), informasi jadwal dan persyaratan DTKS dapat diperoleh melalui Petugas Pendamping Sosial di Kantar Kelurahan setempat dan/atau Kepala Satuan Pelaksana Sosial di Kantor Kecamatan setempat.

Seluruh pertanyaan dan keluhan soal BST dapat disampaikan melalui call centre Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telepon: (021) 426 5115 atau menghubungi nomor seluler 0821-1142-0717 (khusus chat WhatsApp) dengan waktu pelayanan selama hari kerja (Senin s.d. Jumat) jam 08.00 sampai 17.00.