Catatan ICJR 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Orang Makin Mudah Dibui

22 Okt 2021, 11:37 WIB

Ilustrasi dua tahun kepemimpinan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin (Dokumentasi ANTARA FOTO)

Jakarta, IDN Times - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberi nilai rapor merah kepada kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang telah memasuki tahun ketujuh. Meski sudah berganti wakil presiden dan bersanding dengan Ma'ruf Amin, justru warga malah semakin mudah dibui. Padahal, kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan sudah overcrowd.

Direktur ICJR, Erasmus Napitupulu, menilai dalam pidato kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus 2021, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menyinggung soal reformasi struktural perekonomian pasca-COVID-19. Reformasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) malah luput disebut.

"Padahal, sejak terpilih pada 20 Oktober 2019 lalu, ICJR sudah mengingatkan betapa pentingnya aspek reformasi hukum dan perlindungan HAM untuk mendorong perekonomian negara. Jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan HAM adalah persyaratan mutlak untuk menciptakan kondisi ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi," kata Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (22/10/2021).

Ia menyayangkan pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi tidak menyinggung soal sistem reformasi hukum dan sistem peradilan. Maka, tak heran bila menurut beberapa survei, termasuk yang dilakukan Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menunjukkan perburukan terkait persepsi publik di sektor politik dan penegakan hukum.

Bila dibandingkan pada Mei 2021, responden SMRC menilai kondisi penegakan hukum pada September 2021 justru lebih buruk. Angkanya semula 19,5 persen lalu naik 24,8 persen pada September 2021.

Apa saja temuan ICJR yang mendukung hasil survei SMRC yang dilakukan pada pertengahan September tersebut?

1. Reformasi hukum acara pidana terabaikan, polisi dapat sewaktu-waktu menangkap

Ilustrasi tersangka (IDN Times/Sukma Sakti)

Dua pekan belakangan, institusi kepolisian sedang menjadi sorotan publik. Berbagai tindak pengancaman dan represif bermunculan. Mulai dari aksi membanting mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang, akun media sosial humas Polda Kalimantan Tengah yang mengancam warganet secara langsung lantaran dianggap mengucapkan kalimat tak pantas, hingga aksi polisi yang memeriksa isi ponsel individu dengan alasan pengecekan identitas.

Belum lagi aksi penghapusan mural dan mendatangi individu yang membuat mural dengan nada kritik itu, makin mencerminkan seolah-olah polisi bisa dengan mudah melakukan penangkapan. "Kewenangan begitu besar pada kepolisian untuk melakukan penahanan semakin menunjukkan masalah ketika pandemik terjadi," kata Erasmus.

ICJR mengutip data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), ada 80 kasus penyiksaan warga sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021. Institusi kepolisian menjadi aktor utama dalam aksi penyiksaan tersebut.

"Ini juga menandakan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) minim pengawasan," tutur Erasmus.

Belum lagi sempat viral tagar #PercumaLaporPolisi yang merupakan bentuk ekspresi kegeraman melihat polisi di Luwuk Timur, Sulawesi Tengah, malah menutup penyelidikan kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur. Pelaku diduga adalah ayah kandungnya sendiri.

"Seharusnya ini menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi terhadap institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh agar lebih akuntabel dan memiliki perspektif HAM," ungkapnya.

2. Mayoritas pengguna narkotika masih dijebloskan ke penjara

Ilustrasi penyalahgunaan obat (IDN Times/Sukma Shakti)

Belum lekang dari ingatan kebakaran di Lapas Tangerang pada pertengahan September 2021 yang telah menewaskan 48 narapidana. Mereka terbakar hidup-hidup dan tidak sempat diselamatkan petugas lapas yang tengah berjaga.

Salah satu penyebabnya karena kondisi sel di dalam lapas sudah overcrowd alias ruang penjara tak muat lagi karena terlalu banyak narapidana. Mayoritas penghuni sel merupakan pengguna narkotika.

"Seharusnya, pemerintah mengambil pelajaran dari peristiwa kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, bahwa mayoritas pengguna narkotika sejak awal tak perlu dipenjara," kata Erasmus.

Masalah narkotika yang berujung pada kondisi lapas yang overcrowd masih menjadi kegagalan terbesar bagi Presiden Jokowi. Maka, ICJR mendesak agar UU Narkotika direvisi dan tak lagi memidanakan pengguna narkotika. Mereka bisa menjalani rehabilitasi.

3. Pemerintah berlebihan dalam merespons kritik dengan menggunakan kekerasan atau dijerat UU ITE

Personel dari Polresta Tangerang membanting seorang mahasiswa yang berdemonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang pada Rabu, 13 Oktober 2021 (Tangkapan layar dari WhatsApp)

Di sisi lain, ICJR juga mencatat pemerintah dan aparat penegak hukum terlalu berlebihan dalam merespons kritik yang disampaikan publik. Aparat sering kali menggunakan tindak kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa belakangan ini.

"Hal itu dapat dilihat salah satunya dalam kasus demonstrasi Reformasi Dikorupsi 2019 atau Mosi Tidak Percaya 2020. Di sana terlihat adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh aparat," kata Erasmus.

Tidak jarang mahasiswa mengalami luka dan bahkan ada yang meninggal dunia. Situasi ini diperburuk dengan masih berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga warga semakin takut bersuara.

Erasmus mencatat pemerintah memang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, hal itu tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Buktinya, aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) masih dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet di aturan tersebut.

Padahal, sebelumnya pemerintah membuat pedoman itu sambil menunggu revisi kedua UU ITE dilakukan. "Sehingga Revisi UU ITE harus segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Prinsip yang harus dihadirkan adalah perlindungan warga negara bukan mengedepankan sikap represif negara," ujar Erasmus.

Maka, ICJR meminta kepada Jokowi-Ma'ruf Amin agar segera serius membahas pencegahan over kriminalisasi dan overcrowding lapas. Kedua, akuntabilitas sistem peradilan pidana dengan menginisiasi pembahasan revisi KUHAP.

"Ketiga, memberikan ruang demokrasi yang terbuka kepada masyarakat. Caranya dengan tidak merespons secara reaktif dan represif segala kritik serta masukan dari masyarakat," kata Erasmus.