Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau kepada partai politik agar tidak menggunakan politik identitas, dan berkampanye di tempat ibadah.
Hal tersebut diungkapkan Ma'ruf dalam acara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertajuk Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu 2024 yang digelar BNPT di Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).
Ma'ruf mengingatkan agar politik identitas yang dipakai pada Pemilu 2019 jadi pembelajaran bangsa Indonesia. Sehingga, kata dia, polarisasi bisa dicegah pada Pemilu 2024 dan seterusnya.
"Partai-partai politik bisa mengendalikan diri utk tidak menggunakan cara-cara politik identitas itu, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa itu," ucap dia.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengimbau kepada seluruh pihak agar berkampanye sesuai aturan yang berlaku. Dia lantas menyinggung agar fasilitas tempat ibadah dan pendidikan tidak dipakai untuk kampanye.
"Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya pernah ada menggunakan mesjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi yang kalau itu tidak segera dicegah, nanti tempat-tempt ibadah, tempat-tempat pendidikan, menjadikan tempat kampanye, kemudian pesantren-pesantren jadi tempat kampanye," tutur dia.
Diketahui, belakangan ini Partai Ummat membuat heboh perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2024. Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, secara blak-blakan mengklaim partainya yang berbasis Islam tersebut menganut gagasan politik identitas.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) pun merespons pernyataan tokoh reformasi 1998 itu. Bawaslu mengingatkan politik identitas berpotensi mengakibatkan polarisasi, sehingga memicu kegaduhan di ruang publik jelang pemilu. Kelompok antarsuku, agama, gender, dan lainnya dikhawatirkan saling bentrok lantaran tersulut provokasi politik identitas.
Mengutip buku Dinamika Politik Identitas di Indonesia karya Josep, menurut Lukmantoro (2014) politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik itu ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.
Kehadiran politik identitas kerap kali dikaitkan karena adanya partai politik (parpol) yang mengalami marjinalisasi hak-hak politik, serta kebebasan untuk berkeyakinan yang selama ini mendapatkan hambatan signifikan.
Politik identitas biasa digunakan suatu parpol atau kelompok masyarakat, untuk meraih pengakuan publik atas unsur identitas mereka, karena telah merasa termarjinalkan oleh kelompok mayoritas. Karena itulah, politik identitas sangat dikhawatirkan karena dapat memecah belah kesatuan di Tanah Air.