CEK FAKTA: Benarkah Kaesang Tak Wajib Lapor Gratifikasi?

Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan bentuk pemberian lainnya.

Pemberian tersebut bisa diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dilakukan dengan berbagai cara, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Hal itu termuat dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasal 16, menyatakan setiap pegawai negeri atau atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam kurun 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. 

Dalam konteks pelaporan gratifikasi, penting untuk memahami siapa yang wajib melaporkan gratifikasi. Berdasarkan peraturan KPK, kewajiban melapor gratifikasi berlaku bagi pejabat negara atau penyelenggara negara. Jika dijabarkan dari Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), telah diatur lebih luas soal siapa  pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN). 

Pejabat publik adalah individu yang ditunjuk instansi umum atau negara untuk memegang jabatan atau melaksanakan tugas-tugas negara. Mereka menerima gaji dari keuangan negara, daerah, atau korporasi yang mendapatkan bantuan dari negara. Pejabat publik juga dapat bekerja di korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Peran mereka mencakup tanggung jawab penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau organisasi yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Sedangkan, penyelenggara negara adalah pejabat yang punya peran menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang tugas utamanya terkait dengan pelaksanaan urusan negara. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bisa dilihat dari Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Jika dirunutkan dari argumen hukum yang ada, Kaesang bukanlah seorang pejabat negara. Meski dia tokoh publik dan kini terjun ke politik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dia tidak punya jabatan di pemerintahan atau posisi di lembaga negara yang membuat suami Erina Gudono itu wajib melaporkan gratifikasi. 

Dengan demikian, secara hukum, Kaesang memang tak punya kewajiban untuk melaporkan gratifikasi, kecuali jika dia nanti memegang jabatan publik atau penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tidak disebutkan pengurus partai politik sebagai penyelenggara negara. Hal ini pernah disiunggung Ketua KPK Firli Bahuri terkait status pengurus partai politik yang tak dikategorikan menjadi penyelenggara negara. Dia mengatakan pengurus parpol seharusnya masuk kategori penyelenggara negara.

"Pengurus partai politik tidak masuk dalam penyelenggara negara. Nah, seharusnya masuk dong (sebagai penyelenggara negara)," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Senin, 8 Agustus 2022.

Meski Kaesang tidak diwajibkan melaporkan gratifikasi karena bukan pejabat negara, dia tetap berada di bawah sorotan publik, mengingat posisinya sebagai putra Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan keluarganya memiliki jabatan mentereng. Kaesang masih berpeluang terjerat hukum.

Mantan Penyidik KPK, Praswad Nugraha, menjelaksan jika pemberian fasilitas jet pribadi adalah gratifikasi, maka status penerima gratifikasi adalah keluarga Kaesang yang merupakan penyelenggara.

Keluarga Kaesang sebagai penyelenggara negara yakni Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming yang merupakan mantan Wakil Kota Solo dan Wakil Presiden terpilih, serta Bobby Nasution mantan wali kota Medan.

"Jadi status Kaesang dalam konstruksi Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2021 menjadi perantara penerimaan gratifikasi," ujar Praswad saat dikonfirmasi IDN Times.

Sementara, mengutip situs Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik, rentan menerima gratifikasi. Ada beberapa celah-celah yang bisa disusupi, salah satunya melalui hadiah yang diterima keluarga atau kerabat pegawai negeri atau pegawai negeri sipil dari pihak yang memiliki konflik kepentingan.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK pernah menangani laporan gratifikasi terkait seorang pegawai kementerian. Dalam kasus tersebut, anak pegawai tersebut menerima sepeda dari iparnya, seorang pengusaha yang sedang terlibat proyek di kementerian tempat pegawai tersebut bekerja.

Kasus gratifikasi di Indonesia bukan sekali dua kali terjadi. Kasus yang melibatkan pengusaha atau non-pejabat sering kali menjadi sorotan. Ada beberapa contoh kasus gratifikasi yang melibatkan pengusaha atau non-pejabat yang telah menjadi perhatian publik di Indonesia.

Pada 2013, publik digegerkan dengan kasus Djoko Susilo yang merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Dia terlibat kasus terkait proyek pengadaan simulator SIM. Dalam perjalanan kasus ini, KPK mengendus penerimaan gratifikasi yang dinyatakan terbukti dalam perkara itu. Djoko disebut menerima gratifikasi untuk membeli aset yang disamarkan.

Kemudian ada kasus gratifikasi yang melibatkan Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR RI dari Partai Golkar, terlibat dalam kasus gratifikasi terkait proyek-proyek infrastruktur. Pengusaha yang terlibat menerima gratifikasi miliaran rupiah terkait pengurusan anggaran di DPR hingga Munas Partai Golkar.

Dengan demikian, Kaesang Pangarep bisa dijerat hukum dalam dugaan gratifikasi jet pribadi, karena dia masih keluarga pejabat atau penyelenggara negara.