CEK FAKTA: Pro-Kontra Ucapan Prabowo Soal Pemindahan Kedubes Australia

26 Nov 2018, 13:39 WIB

instagram.com/prabowo

Jakarta, IDN Times - Di tahun politik apapun yang diucapkan oleh kedua calon presiden dan calon wakil presiden pasti akan menjadi perbincangan di ruang publik. Kali ini yang menjadi sorotan adalah calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan Indonesia Economic Forum (IEF) pada Rabu (21/11) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Prabowo sempat ditanya oleh oleh jurnalis stasiun berita ABC Australia mengenai isu yang menyangkut negara mereka. IDN Times kemudian mendengarkan rekaman ketika terjadi sesi doorstop di hotel bintang lima itu.

Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh jurnalis media asing itu. Pertama, apa komentar Prabowo sebagai sosok yang mendapat pendidikan dan dibesarkan di kalangan militer soal pembangunan pangkalan Angkatan Laut oleh Australia dan Amerika Serikat di Papua Nugini.

"Pertanyaan kedua saya yakni, apa pendapat Anda mengenai rencana Australia yang ingin memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem? Hanya dua pertanyaan, Pak," ujar jurnalis tersebut dalam bahasa Inggris.

Jawaban mantan Danjen Kopassus itu yang kemudian keliru dikutip oleh banyak media. Mereka malah mengutip bahwa Prabowo tidak mempermasalahkan keputusan dari pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison yang ingin memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Padahal, bukan itu konteks dan jawaban sesungguhnya.

Penasaran apa yang disampaikan sesungguhnya oleh Prabowo?

1. Prabowo tidak mempermasalahkan soal pembangunan pangkalan Angkatan Laut dan bukan pemindahan kedutaan

Instagram.com/Prabowo Subianto

Dalam rekaman wawancara wartawan dengan Prabowo di sela acara tersebut –dan dimiliki oleh IDN Times dan berdurasi 4 menit dan 40 detik– terdengar Prabowo menjawab pertanyaan jurnalis ABC Australia juga dengan bahasa Inggris yang fasih.

"Apa memang ada rencana untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini (PNG)? Anda tahu PNG sejak lama memang sudah memiliki kedekatan hubungan dengan Australia. Saya pikir itu menjadi masalah antara Australia, AS dan PNG. Saya pikir itu bukan menjadi masalah bagi kami (Indonesia)," demikian kata Prabowo untuk pertanyaan pertama.

"Mengenai keputusan mereka, saya belum baca untuk memindahkan gedung Kedutaan ke Yerusalem. Tentu kami sebagai pendukung warga Palestina, kami memiliki pendapat sendiri. Tapi, Australia adalah negara yang independen dan berdaulat, kami harus menghormati (respect) kedaulatan mereka," katanya lagi untuk menjawab pertanyaan kedua.

Bisa dilihat di sini, justru Prabowo menghormati apapun keputusan Negeri Kanguru soal kedutaan mereka di Tel Aviv, Israel. Sebab, ia tahu itu merupakan isu kedaulatan Australia.

Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan, ia tetap berada di barisan pendukung warga Palestina dan memiliki pendapat sendiri terkait isu perdamaian Palestina-Israel.

2. Keliru dikutip oleh beberapa media

Pernyataan Prabowo mengenai isu yang sensitif itu kemudian tidak dikutip secara benar dan utuh oleh media. Laman Republika pada Kamis (22/11) menurunkan tulisan dengan judul "Prabowo: Pemindahan Kedutaan Australia Bukan Masalah Bagi RI". Namun, Republika mengutip laporan itu dari harian Australia, Brisbane Times dan bukan menulis sendiri.

Media lain yang juga keliru yakni VIVA News yang pada Jumat (23/11) menurunkan tulisan dengan judul "Prabowo Tak Masalahkan Kedutaan Australia Pindah ke Yerusalem". Tetapi, konten itu diambil dari laman BBC Indonesia. Sedangkan, BBC Indonesia akhirnya mengganti judul artikelnya menjadi "Pemindahan kedutaan ke Yerusalem, Prabowo Hormati Kedaulatan Australia".

3. Dari berita keliru, kemudian dikomentari oleh kubu Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemberian gelar adat Komering kepada Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Melihat pernyataan Prabowo soal isu yang sensitif itu dan ramainya media yang memberitakan, maka dilihat sebagai sebuah kesempatan bagi kubu Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf untuk berkomentar.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, menilai pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan semangat konstitusi Indonesia seperti yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Ia menilai dengan memindahkan gedung kedutaan ke Yerusalem Timur, maka sama saja mengakui kota itu sebagai Ibu Kota Israel.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Hasto Kristiyanto, menuding pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo sengaja dilakukan untuk mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu.

"Padahal, pilpres bukanlah sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu kepada konstitusi dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak kepada kemerdekaan Palestina," ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada Jumat pekan lalu.

4. Pernyataan Prabowo jadi ramai karena ini tahun politik

Dok. IDN Times/BPN Prabowo-Sandi

Sementara, dalam pandangan peneliti Departemen Hubungan Internasional (HI) Centre Strategic International Studies (CSIS), Andrew Mantong, pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo akhirnya menjadi ramai di publik, lantaran tahun ini adalah tahun politik. Isu Palestina pun selama periode kampanye, masih dibungkus dengan label agama.

"Kemudian, kebanyakan orang, termasuk media juga turut berperan meletakkan Prabowo condong lebih pro Islam sehingga kata-katanya lebih kontroversial. Jika melihat barisan pendukung Prabowo, tentu mereka mengharapkan dalam isu ini, dia akan memberikan respons yang lebih keras," kata Andrew kepada IDN Times melalui telepon pada Jumat (23/11).

Salah satu kalimat yang mungkin diharapkan keluar dari mulut Prabowo, kata dia, isu Palestina-Israel benar-benar mengganggu umat Islam. Menurut Andrew apa yang diucapkan oleh Prabowo dua hari yang lalu justru menunjukkan posisinya ada di mana.

"Terlepas dari barisan dari koalisi yang kini mendukungnya (PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya)," kata dia.

Tetapi, apakah yang diucapkan oleh Prabowo sudah tepat terkait rencana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem Timur? Andrew menilai kalimat Prabowo tidak keliru, namun kurang lengkap. Pernyataan Prabowo dalam mata Andrew kurang prinsipil.

"Kalau mengacu ke kiblat prinsip, maka selaku pemimpin tidak hanya mementingkan kepentingan nasional, tetapi juga bagaimana aturan-aturan internasional juga harus dijalankan secara konsisten," katanya.

Walaupun, memang itu hak dari Australia untuk memindahkan kedutaannya ke dari satu tempat ke tempat lain, tetapi Indonesia juga punya hak untuk memprotes Negeri Kanguru.

"Supaya prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia di dalam kedaulatan, juga tercermin di dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Apalagi hubungan kedua negara kini tengah menanjak," tutur dia.