[CEK FAKTA] Vaksin Nusantara Buka Pendaftaran, Disuntikkan Desember

IDN Times mencoba menghubungi nomor pendaftaran yang merupakan nomor telepon milik Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga, Prof drh Chairul Anwar Nidom atau akrab disapa Prof Nidom namun sampai saat ini belum ada respons.

Namun berdasarkan siaran pers yang dikutip dari laman resmi Kominfo, Kamis (30/9/2021), mantan Menteri Kesehatan Republik penggagas vaksin Nusantara Dr. Terawan Agus Putranto, menyatakan bahwa informasi mengenai pendaftaran vaksin Nusantara tersebut adalah hoaks.

Menurut Terawan sampai saat ini pihaknya belum membuka pendaftaran program penerima vaksin Nusantara.

Sementara, Kementerian Kesehatan mengatakan warga bisa mengakses vaksin Nusantara dengan cara mendatangi RSPAD. Sebab, saat ini, vaksin Nusantara berstatus pelayanan berbasis penelitian. Artinya, jangkauan vaksin tersebut masih terbatas. 

"Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 28 Agustus 2021. 

Bila pasien setuju, vaksin Nusantara baru diberikan kepada mereka. Lantaran masih berstatus penelitian, maka Kemenkes tak akan menanggung bila terjadi Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Bila terjadi KIPI maka akan ditanggung oleh RSPAD selaku tempat dilakukan penelitian dan relawan itu sendiri. 

Nadia juga menegaskan bahwa vaksin Nusantara tidak bisa dikomersialisasikan. Sebab, vaksin sel dendritik bersifat personal atau autologus. 

"Artinya, dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri," kata dia lagi. 

Sejauh ini sudah ada beberapa pejabat dan mantan pejabat yang telah disuntik vaksin Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti, hingga mantan Menkes Siti Fadila Supari.

Sampai saat ini BPOM belum menyetujui pemberian izin untuk uji klinis tahap II vaksin Nusantara. Sementara, pengembangan vaksin berbasis sel dendritik yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto itu, bersifat pelayanan medis. Artinya, pengembangan vaksin tidak boleh ditujukan untuk kepentingan komersial.

Hal itu sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang diteken antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Kepala BPOM Penny K Lukito dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa pada 19 April 2021. 

Bila vaksin Nusantara dimasukan ke dalam konsorsium vaksin nasional, maka vaksin yang diinisiasi Terawan itu pada akhirnya akan diproduksi massal dan dikonsumsi publik.