Cerita Delegasi RI Hendak Bawa 7 Pimpinan GAM ke Meja Perundingan

Rasa was-was belum berakhir. Ia pun harus menghadap ke DPR RI untuk meminta restu untuk menerbitkan visa bagi ketujuh pimpinan GAM. Sebelum bertolak ke Senayan, Hamid kembali meyakinkan tujuh pimpinan GAM itu mau bebas permanen atau sementara.

Ketujuh orang itu lantas serempak menyatakan mereka mau bebas permanen. Hamid akhirnya bisa bernafas lega, karena elite GAM di Eropa meminta agar ketujuh orang tak perlu diterbangkan ke Eropa untuk dihadirkan di meja perundingan.

"Ditelepon dalam bahasa Aceh pak, saya gak ngerti apa maksudnya itu. Mungkin dia maki-maki, saya gak paham. Akhirnya Pak Malik menelpon saya, terima kasih Pak Hamid, gak usah mereka berangkat. Alhamdulilah amanlah saya," kenang Hamid.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) juga hampir tak pernah tidur malam selama proses perundingan tersebut. Dia menjadi tokoh sentral dalam proses perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM.

JK yang berada di Indonesia harus selalu terhubung dengan tim delegasi RI di Helsinki, Finlandia. Setiap satu kata yang keluar dari JK menjadi sangat berarti bagi tim delegasi RI di Finlandia. Sayangnya, perbedaan waktu antara Indonesia dan Finlandia satu dari sekian tantangan yang dihadapinya dalam menyusun kesepakatan yang adil bagi kedua pihak.

"Saya tengah malam, waktu perundingan itu, saya tidak pernah tidur. Karena beda 6 jam. Kalau Hamid [Awaluddin] yang pimpin delegasi Indonesia, itu berunding sampai jam 6 sore. Berarti sampai sini, sampai jam 12.00 malam. Harus nungguin," kata JK dalam rapat bersama Baleg.

Telepon tak pernah lepas dari genggaman JK demi memastikan semua komunikasi berjalan lancar. Dia harus mengambil langkah-langkah strategis dan penuh taktis.

Di sisi lain, Aceh masih harus bangkit dari trauma besar setelah dihantam gelombang besar tsunami berkekuatan 9,1 skala Richter, yang menyapu bersih pesisir Aceh di Indonesia dan berbagai negara di sekitar Samudra Hindia.

"Saya harus berkomunikasi mengambil keputusan, tepat waktu, tidak ada ditunda-tunda. Tidak ada nanti konsultasi dengan pusat, tidak," kata dia.

MoU Helsinki setidaknya menghasilkan 71 butir pasal, di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan di semua sektor publik. Hasil dari perdamaian itu kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Setelah perundingan berhasil mencapai satu titik pemahaman yang sama, pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan Aceh mendirikan partai lokal. Keputusan itu didasarkan dengan partai lokal yang juga berdiri di Papua sebagai daerah otonom.

"UU Otonomi Papua ini ada kalimat yang mengatakan, rakyat Papua berhak mendirikan partai. Itu saja. Ah saya bilang ini, beliau tanya [Hamid], jam 1.00 malam di sini, setuju tentang partai lokal karena ada aturan tentang Papua, yaitu Papua bisa kenapa Aceh tidak bisa?" kata JK.

Selain kekhususan untuk memiliki partai lokal, Aceh juga diberi kekhususan lain terkait bagi hasil sumber daya alam. Pemerintah mengizinkan Aceh mendapat 70 persen bagi hasil dari sumber daya alam yang dikeruk dari wilayah ini.

"Banyak yang nanya kenapa tinggi, saya bilang rakyat Aceh kan rakyat Indonesia juga. Kenapa tidak bisa menikmati daerahnya? Ini bukan untuk orang asing," kata JK.