Cerita Eko Sulistyo, Jadi Komisaris Tak Cuma Modal Dekat dengan Jokowi

Eko mengatakan, sejak awal ia dipilih menjadi komisaris PLN, banyak pihak yang meragukannya. Sebab, tidak banyak masyarakat yang tahu tentang latar belakang Eko selama ini. Dia merasa publik juga tidak pernah tahu bahwa dia sudah lama berkecimpung di sektor energi, sehingga ia diremehkan saat pertama kali ditunjuk menempati posisi ini.

“Tapi kalau kemudian orang mau lihat, misal saya hanya dilihat sebagai orang dekat presiden, padahal kita sebelum ada di lingkungan presiden, kita sudah memiliki pekerjaan. Kita sudah berkegiatan yang mengurusi hal-hal yang terkait isu-isu energi. Sehingga keberadaan saya di PLN, saya cepat sekali mengikuti,” ujar Eko.

Meskipun pada awalnya ia hanya dipandang sebelah mata, namun Eko hanya bisa membalasnya dengan kinerja. Menurutnya, keraguan masyarakat itu bisa dibayar hanya melalui kinerja sebagai petinggi BUMN.

“Kalau di komisaris itu sifatnya rutin soal kehadiran dalam rapat untuk pengawasan dan sebagainya. Di Instagram saya, saya berkeliling kemana-mana. Saya juga menulis hal-hal yang terkait dengan isu dalam korporasi. Soal mobil listrik. Bahkan media-media belum angkat soal mobil listrik, saya sudah nulis revolusi mobil listrik, dan lainnya,” terang dia.

Kendati banyak masyarakat yang mempertanyakan kompetensi orang-orang dekat Jokowi yang menduduki posisi komisaris, Eko meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Dia mengatakan, setidaknya para komisaris diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya 2-3 bulan setelah penunjukan.

“Artinya, kita harus menunjukkan kinerja kita, kapasitas, kemampuan, karena nanti masyarakat juga akan menilai itu. Jadi hilangkan kontroversi-kontroversi itu, kasih kesempatan 2-3 bulan untuk bisa melihat kinerja,” tutur Eko.

Kemudian Eko menjelaskan bahwa jabatannya saat ini memang karena tawaran dari Kementerian BUMN. Namun, dia menyebut, tawaran itu diberikan kepadanya dengan melihat pengalaman yang ia miliki hingga kini.

“Proses itu pasti sudah ada di Kementerian BUMN, soal regulasinya dan sebagainya. Tentu Kementerian BUMN tahu soal background saya yang mantan deputi, kemudian juga saya pernah di komisaris,” ujar Eko.

Kendati begitu, jika jabatan yang didapatkan seseorang hanya dilihat dari riwayat hidupnya saja, maka belum bisa banyak membuktikan kemampuan. Oleh karena itu, Eko mengatakan, masyarakat harus memberikan kesempatan untuk melihat kinerja para komisaris yang diragukan itu.

“Sehingga, kita (para komisaris) harus setelah masuk atau sekarang ini  supaya tidak menjadi kontroversi, kita harus menunjukkan komitmen kita sesuai kapasitas kita ditempatkan sebagai komisaris,” jelas Eko.

Lalu, Eko berpesan kepada para komisaris di BUMN yang telah terpilih agar menunjukkan kinerja mereka kepada masyarakat. Sebab, publik berperan sebagai pengawas pemerintahan.

“Intinya satu sisi para komisaris ini, bahwa kinerja mereka, kinerja kalian juga dilihat oleh publik. Supaya bisa menunjukkan kinerja sesuai kapasitas kita ditempatkan,” kata Eko.

“Jadi masyarakat bukan nyinyir, tapi itu bagian dari pengawasan publik karena kita bekerja di lembaga yang sumber keuangannya berasal dari masyarakat dan negara,” ucapnya.

Sejak tahun 90-an, Eko memang sudah menggeluti pengalaman di bidang pemerintahan dan lembaga masyarakat lainnya. Eko adalah orang dekat Jokowi, sejak orang nomor satu di Indonesia tersebut menjadi wali kota Solo. Dikutip dari ksp.go.id, Eko telah membantu Jokowi sejak menjadi wali kota Solo hingga gubernur DKI Jakarta, bahkan sampai ke jenjang Presiden RI.

Sebelum bergabung di dalam tim kampanye Jokowi, Eko adalah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo 2003-2008. Ia juga dikenal sebagai mantan aktivis 90-an.

Alumni Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (UNS) 1994 ini juga dikenal sebagai operator gaya blusukan Jokowi, dan menjadi orang di balik layar dari ide blusukan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Eko juga dikenal sebagai aktivis yang membidangi pendirian beberapa LSM di Kota Solo, seperti menjadi Direktur Penelitian dan Pengembangan Informasi di Gita Pertiwi Ecolocical Studies Project (1999-2001), Koordinator Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (2001-2003), dan salah satu pendiri Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia (SpekHam).

Setelah membantu Jokowi dalam memenangkan setiap kampanye, Eko pun diangkat sebagai Deputi IV yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.