Cerita Pegawai KPK Peraih Penghargaan dari LAN tapi Tak Lolos Tes ASN

14 Mei 2021, 15:19 WIB

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Jakarta, IDN Times - Giri Suprapdiono mengaku terkejut ketika pada Selasa, 12 Mei 2021 lalu ia menerima surat keputusan (SK) dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen (Pol) Firli Bahuri yang menonaktifkan dirinya sejak Jumat, 7 Mei 2021. Di lembar kedua SK itu, ada empat poin.

Namun, matanya fokus ke poin kedua berisi instruksi agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung, sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Dalam hal ini, Giri harus menyerahkan tugas-tugas yang sedang ia lakukan ke deputi atau pejabat setara eselon I.

"Saya kaget karena per Jumat kemarin saya sudah tidak menjadi Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Antikorupsi)," ungkap Giri ketika menjawab pesan pendek IDN Times pada Kamis, 13 Mei 2021.

Ia menjelaskan ada tiga jenis soal yang dikerjakan 1.351 pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Pertama, tes tentang sikap, yang ditanyakan, misalnya apakah orang Jepang itu kejam, kami setuju atau tidak setuju. Kemudian, ditanyakan juga sikap kami terhadap orang Tiongkok. Ada juga pertanyaan mengenai LGBT di sana," kata Giri.

Ia menjelaskan tahapan tes kedua mengenai tes uraian alias essay. Mereka menanyakan kepada kami pendapat mengenai utang, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahir Indonesia (HTI), komunisme, dan hal lain yang berkembang di Indonesia. Tes selanjutnya, kata Giri, menyangkut psikologi lalu dilanjutkan dengan wawancara.

"Pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi terjadi ketika di sesi wawancara. Pewawancara menggunakan improvisasi seperti yang termuat di media. Pertanyaan menyangkut sexism seperti bersedia kah untuk melepas jilbab dan pertanyaan lain yang tidak masuk akal," katanya.

Giri juga mengaku tidak ditanyakan pertanyaan soal kesediaan melepas jilbab. Tetapi, ada satu benang merah yang sama bila menelusuri rekam jejak 74 pegawai KPK lainnya, yang juga dinyatakan tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"SK yang dikirimkan ke kami tidak melampirkan hasil asesmen tes kemarin," tutur dia.

Apakah berarti mulai minggu depan, Giri dan 74 rekan lainnya tak dibolehkan kembali bekerja di komisi antirasuah?

1. Penyidik yang dinonaktifkan berpotensi akan ganggu pengusutan kasus korupsi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menurut Giri, selain dia, ada pula sembilan kepala satuan tugas penyidik (Kasatgas) yang ikut dinonaktifkan. Satu di antaranya adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Sembilan orang ini tengah menangani perkara rasuah besar seperti korupsi bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial, suap benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga jual beli jabatan di Tanjungbalai, Sumatra Utara.

"Sembilan kasatgas itu membawahi masing-masing enam penyidik, berarti ada 54 hingga 60 penyelidik dan penyidik di sana. Tentu itu akan berdampak ke KPK," tutur Giri.

Ia menjelaskan tidak mudah mengalihkan penyidikan kasus korupsi ke orang lain. Giri menyebut penyidikan membutuhkan seni khusus, walaupun hal tersebut tetap memungkinkan untuk dilakukan.

Giri pun menilai tidak produktif meributkan isi materi pertanyaan di dalam tes wawancara kebangsaan (TWK). Sebab, bila merujuk ke dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai komisi antirasuah, tidak mensyaratkan harus ada seleksi.

"Yang mensyaratkan ada seleksi pimpinan KPK sendiri melalui Peraturan Komisi 1 Tahun 2021," katanya.

2. Giri pernah meraih penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award dari LAN pada Desember 2020

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi yang dinonaktifkan, Giri Suprapdiono ketika meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) (www.twitter.com/@febridiansyah)

Kepada IDN Times, Giri juga mengaku bingung mengapa bisa tidak lolos TWK yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal, pada 2019, ia dan Firli Bahuri sama-sama mengikuti proses seleksi menjadi calon pimpinan KPK.

"Kami sama-sama lolos sampai ke tahap 40 besar. Kami sama-sama lulus tes radikalisme yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Yang saya bingung kok tahun ini tes tapi tidak lulus," ungkap Giri.

Giri menjelaskan pada Desember 2020, ia mendapatkan penghargaan diklat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lulusan terbaik. Tapi, tiga bulan kemudian, ia dinyatakan tidak lulus menjadi ASN.

"Apakah menjadi ASN jauh lebih berat dibandingkan menjadi direktur terbaik di kementerian atau lembaga. Bahkan, saya juga pernah mendapat penghargaan Public Relations Award di 2018," kata dia.

Giri juga secara blak-blakan ikut memperjuangkan upaya pemberantasan korupsi di tingkat internasional. "Saya ikut terlibat dalam pembuatan standar di Jakarta Anticorruption Charter di 2018. Saya juga mewakili republik ini untuk memberikan etalase bagaimana pemberantasan korupsi di republik ini," ujarnya.

Ia menggarisbawahi poin utama dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK bukan terletak pada hasil tesnya, melainkan tingkat kepercayaan publik kepada komisi antirasuah. "(Sebanyak) 75 nama (yang tidak lolos) menyangkut masalah kepercayaan, roh. Di luar 75, tentu saya yakini juga masih banyak orang-orang yang bagus," tutur Giri.

3. Giri tetap akan ke kantor pada pekan depan tapi tak diberikan pekerjaan

Polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK untuk beralih jadi ASN (IDN Times/Aditya Pratama)

Giri mengaku akan tetap bekerja ke KPK pada pekan depan. Meski ia tidak tahu apa yang hendak dikerjakannya di kantor, lantaran semua pekerjaan harus diserahkan ke atasannya.

"Memang pemberhentian tidak ada, tapi penyerahan tanggung jawab dan penonaktifan itu ada. Tapi kebayang pekan depan saya ke kantor tapi gak boleh ngapa-ngapain sebagai direktur. Negara membayar saya mahal ke kantor untuk apa? Takutnya menjadi kerugian," ungkap dia.

"Apakah kantor mendorong saya untuk mengundurkan diri? Kalau menjadi pemimpin, bila ada individu yang ingin berkontribusi seharusnya difasilitasi," tutur dia, lagi.

Menurut Giri, apa yang dilakukan Firli sudah zalim. Selain keputusan penonaktifan itu dilakukan saat Ramadan, juga terburu-buru. "Pimpinan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan sesat ini, yakni dengan membatalkan keputusan SK tersebut dan menaati keputusan Mahkamah Konstitusi," katanya.