Charta Politika: Ganjar Bisa Beri Efek Ekor Jas ke PDIP di Pemilu 2024

02 Des 2022, 07:57 WIB

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Jakarta, IDN Times - Mayoritas pemilih PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap mencoblos Ganjar Pranowo sebagai capres meski nantinya tak diberi tiket untuk maju di Pemilu 2024. Hal itu merupakan salah satu temuan menarik dari hasil survei nasional yang dilakukan Charta Politika dan dirilis ke publik pada pekan ini.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan dari sampel jumlah pemilih Ganjar dan PDIP yang mencapai 200, ada 87,5 persen responden yang mengatakan bakal tetap memilih Gubernur Jawa Tengah tersebut meski nantinya tak diusung oleh PDIP. Sedangkan, hanya 5 persen yang urung memilih Ganjar jika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak mengusungnya menjadi capres 2024.

"Ini menandakan daya rusaknya lebih kecil. Jadi, dari simulasi ini bisa dilihat kecenderungan apabila terjadi split di antara koalisi pendukung Ganjar dan PDIP, justru yang akan mengalami kerugian adalah PDIP. Ini di luar sikap dari Ganjar dan PDIP yang nantinya masing-masing mengambil keputusan apa," ungkap Yunarto dikutip dari YouTube Charta Politika, Jumat (2/12/2022).

Yunarto mengatakan, dengan hasil itu, diambil kesimpulan bahwa Ganjar bisa memberikan efek ekor jas bagi PDIP dalam Pemilu 2024 ketimbang Puan Maharani. Berdasarkan survei Charta Politika yang dilakukan pada 4-12 November 2022, elektabilitas Ganjar sudah mencapai 32,6 persen, sedangkan, PDIP mencapai 21,7 persen.

"Efek ekor jas itu kan hanya bisa diberikan ketika calon Presiden yang diusung punya elektabilitas lebih tinggi dibandingkan partai yang mengusung. Jadi, ketika elektabilitas capresnya 30 persen, elektabilitas partainya 20 persen, ya sudah pasti efek ekor jas didapatkan. Yang tidak mungkin adalah berharap efek ekor jas kepada capres yang elektabilitasnya lebih rendah dari partai itu sendiri. Justru, elektabilitas partai terancam ikut terkerek ke bawah," tutur dia kepada IDN Times, Kamis (1/12/2022).

Ia memberikan contoh, Airlangga Hartarto dan Puan Maharani yang diprediksi sulit memberikan efek ekor jas kepada partai yang mengusungnya. Sebab, elektabilitas mereka lebih rendah dibandingkan elektabilitas masing-masing parpol.

"Elektabilitas Airlangga (di survei) kan tidak mencapai 2 persen, sedangkan (elektabilitas) Golkar sudah mencapai 10 persen. Sementara, Mbak Puan yang elektabilitas 1,6 persen memberikan efek ekor jas kepada partai yang (elektabilitas) 21 persen," katanya.

Apakah ini berarti PDIP akan terancam kalah di pilpres 2024 bila tetap ngotot mengusung Puan?

1. PDIP terancam kehilangan hingga 7 persen suara pemilih bila tak mengusung Ganjar

Hasil survei Charta Politika periode 4 November-12 November 2022. (Dokumentasi Charta Politika)

Dari hasil survei itu, terlihat sebanyak 31 persen responden tidak akan memilih PDIP bila parpol tersebut tak memberikan tiket kepada Ganjar untuk maju sebagai capres 2024. Yunarto mengatakan, berdasarkan penghitungan kuantitatif, maka PDIP berpotensi bakal mengalami pengurangan suara 5-7 persen.

"Dari semula (elektabilitas) 21,7 persen maka bisa menurun menjadi 14-16 persen," ujar Yunarto.

Dengan data itu, Yunarto berani menyimpulkan bahwa PDIP akan mengalami kerugian besar bila tak mengusung Ganjar sebagai capres 2024. Ia mengatakan, pola serupa tidak hanya terlihat dalam survei yang digelar oleh Charta Politika saja, tetapi lembaga survei lain juga menunjukkan serupa.

"Salah satu yang bisa mendongkrak elektabilitas PDIP adalah capres (dengan elektabilitas) lebih tinggi. Kebetulan, mereka punya kader yang elektabilitasnya lebih tinggi. Beda cerita kalau elektabilitas yang lebih tinggi adalah Anies yang basisnya berbeda," kata dia.

Ia menambahkan, bila PDIP ingin mewujudkan misinya meraih kemenangan pemilu hattrick (tiga kali berturut-turut), maka mereka harus menggabungkan politik berbasis massa ideologis dengan faktor capres yang kuat.

Yunarto mengingatkan, bila PDIP hanya mengandalkan soliditas infrastruktur politik, belum tentu parpol dengan lambang banteng moncong putih itu bisa kembali menang.

"Ingat, Bu Mega pernah kalah lho pada Pemilu 2004 dan 2009. Tetapi, situasinya berubah di Pemilu 2014 dan 2019, karena ada variabel komplementer yang saat bertemu bisa menjadi kekuatan besar, yakni infrastruktur politik plus magnet elektoral. Dulu namanya Jokowi, sekarang namanya Ganjar Pranowo," tutur dia.

Ia mengaku tidak tahu apakah PDIP akan mengambil keputusan yang rasional dalam pemilu 2024 atau ada pertimbangan lain. Salah satunya, supaya ada regenerasi kepemimpinan trah Sukarno.

2. PDIP diprediksi kalah bila tetap ngotot usung Puan Maharani jadi capres

Ketua DPR Puan Maharani menjajal jet tempur T-50i Golden Eagle di Halim Perdanakusuma pada Selasa, 5 Oktober 2021 (Dokumentasi tim media Puan Maharani)

Yunarto tak menampik bahwa PDIP berpotensi kalah pemilu bila tetap ngotot mengusung Puan Maharani sebagai capres 2024. Sebab, elektabilitas Puan yang jauh lebih rendah ketimbang elektabilitas parpol pengusung.

"Logikanya seperti itu kan? Yang pasti suaranya potensi bakal turun karena faktor (elektabilitas) capresnya 1/10 dari elektabilitas partai. Sementara, kita tahu the major election is presidential, pasti akan merugikan PDIP. Kecuali Puan bisa mengubah elektabilitasnya minimal prasyaratnya menyamai PDIP saat pendaftaran capres di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," kata Yunarto.

3. PDIP pernah tegaskan tak mengejar efek ekor jas pada Pemilu 2024

Diskusi peluncuran Buku "Suara Kebangsaan" dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Sementara, Sekjen PDIP, Hasto Pranowo pernah mengatakan bahwa partainya tidak sedang berburu untuk mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect. Dalam menentukan calon presiden, Hasto menyebutkan hal tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"PDI Perjuangan tidak mencalonkan calon untuk berburu efek ekor jas," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2022.

Ia menyebut, pemilihan capres dan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati selaku ketua umum. PDIP pun telah menyampaikan instruksi secara tegas agar semua kader tidak meributkan soal isu pencapresan sebelum ada keputusan dari Mega.