Clue Jokowi soal Menteri yang Kena Reshuffle, KSP: Jangan Buat Persepsi

27 Des 2022, 16:00 WIB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko ketika memberikan catatan akhir tahun 2022. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku tidak tahu siapa menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid II yang bakal diganti oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Meski Jokowi sempat memberikan petunjuk, namun Moeldoko meminta publik agar tidak membuat persepsi sendiri.

"Jangan terlalu jauh membuat persepsi," ungkap Moeldoko yang ditemui media di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat pada Selasa, (27/12/2022).

"Belum (tahu siapa menteri yang akan diganti," kata dia.

Isu pergantian menteri kembali mencuat usai lembaga survei Charta Politika mengungkap meski mayoritas responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, tetapi mereka juga sepakat bila dilakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan survei periode 8-16 Desember 2022 lalu, sebanyak 61,8 persen responden mengaku setuju bila Jokowi kembali melakukan kocok ulang kabinet. Namun, di dalam survei itu tak diungkap siapa menteri yang sebaiknya diganti.

Hasil survei itu kemudian disambut oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengaku setuju bila Jokowi melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Bahkan, ini momen yang tepat untuk melakukan pergantian menteri.

"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Jadi, memang sudah waktunya dievaluasi," ungkap Djarot pada (23/12/2022) di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia bahkan mengusulkan menteri mana saja yang sebaiknya dicopot oleh Jokowi. Siapa yang diusulkan oleh PDIP agar dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju jilid II?

1. PDIP soroti kinerja Mentan dan Menteri KLHK yang dinilai belum maksimal

Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat. (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sementara, ada dua menteri yang disorot oleh PDIP yakni Menteri Pertanian, Syahril Yasin Limpo dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar. Keduanya merupakan menteri dari Partai Nasional Demokrat.

Limpo dinilai Djarot tak berhasil memenuhi tugasnya agar tidak terjadi impor beras. Padahal, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, pemerintah berhasil melakukan swasembada beras. Kini, pada akhir 2022, pemerintah malah merencanakan untuk impor beras.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit nanti para petani," ujar Djarot.

Djarot yang juga merupakan anggota komisi IV DPR itu, kemudian meminta Bulog dan Kementerian Pertanian agar membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

Sementara, Djarot tak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi perlu mengevaluasi Siti Nurbaya Bakar. Ia hanya menyinggung soal adanya pembaruan di dalam kabinet.

"Mentan dievaluasi, Menhut (Menteri LHK) dievaluasi. Ini maksudnya Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," tutur dia lagi.

2. NasDem sadar ada pihak yang ingin kadernya didepak dari kabinet

Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad M Ali (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali merespons pernyataan Djarot. Ia menuding PDIP ingin agar tak ada perwakilan Partai NasDem di dalam kabinet Indonesia Maju jilid II.

Semula, Ali menyebut bahwa kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Maka, pihak lain tak berhak mempengaruhi keputusan Jokowi.

"Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu," ungkap Ali kepada media di Jakarta pada (23/12/2022).

Lantaran hal tersebut, kata Ali, Jokowi tidak memiliki kewajiban menyampaikan ke publik pertimbangannya dalam melakukan kocok ulang kabinet. "Ya, reshuffle itu kan domain Pak Jokowi. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun (alasan reshuffle), ya kan?" katanya.

Lebih lanjut, Ali menyadari ini bukan kali pertama menteri dari Partai NasDem menjadi sorotan PDIP. Ia pun menduga kuat hal tersebut lantaran ingin menteri dari NasDem terdepak keluar dari kabinet.

"Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain. Mereka mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Tapi, saya gak ngerti apa alasannya. Jadi, sekali lagi Pak Jokowi lah yang tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa," tutur dia lagi.

3. PPP berharap bisa dapat tambahan kursi Wamen di kabinet

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika diwawancarai secara khusus oleh IDN Times, 8 November 2022. (IDN Times/Gilang Pandu)

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah dari jauh-jauh hari berharap seandainya reshuffle benar terjadi, maka Jokowi bakal memberikan kursi tambahan bagi kadernya. Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, bahkan sampai menitipkan pesan itu melalui Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Ke depan, Pak Erick nanti tolong bisikin Pak Jokowi, kalau ada reshuffle, (kursi) PPP ditambah paling enggak Wakil Menteri kalau enggak ya kursi Menteri," ujar Arsul di hadapan Erick pada (31/10/2022) lalu di markas PPP.

Saat IDN Times menanyakan alasannya menitipkan pesan melalui Erick, hal itu lantaran relasi mantan ketua timses Jokowi itu yang diketahui cukup erat dengan presiden. Saat ini, PPP hanya diberi satu kursi di kabinet yakni Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa.