Clue Jokowi soal Menteri yang Kena Reshuffle, KSP: Jangan Buat Persepsi
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku tidak tahu siapa menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid II yang bakal diganti oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Meski Jokowi sempat memberikan petunjuk, namun Moeldoko meminta publik agar tidak membuat persepsi sendiri.
"Jangan terlalu jauh membuat persepsi," ungkap Moeldoko yang ditemui media di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat pada Selasa, (27/12/2022).
"Belum (tahu siapa menteri yang akan diganti," kata dia.
Isu pergantian menteri kembali mencuat usai lembaga survei Charta Politika mengungkap meski mayoritas responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, tetapi mereka juga sepakat bila dilakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan survei periode 8-16 Desember 2022 lalu, sebanyak 61,8 persen responden mengaku setuju bila Jokowi kembali melakukan kocok ulang kabinet. Namun, di dalam survei itu tak diungkap siapa menteri yang sebaiknya diganti.
Hasil survei itu kemudian disambut oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengaku setuju bila Jokowi melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Bahkan, ini momen yang tepat untuk melakukan pergantian menteri.
"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri. Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Jadi, memang sudah waktunya dievaluasi," ungkap Djarot pada (23/12/2022) di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat.
Ia bahkan mengusulkan menteri mana saja yang sebaiknya dicopot oleh Jokowi. Siapa yang diusulkan oleh PDIP agar dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju jilid II?
1. PDIP soroti kinerja Mentan dan Menteri KLHK yang dinilai belum maksimal
Sementara, ada dua menteri yang disorot oleh PDIP yakni Menteri Pertanian, Syahril Yasin Limpo dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar. Keduanya merupakan menteri dari Partai Nasional Demokrat.
Limpo dinilai Djarot tak berhasil memenuhi tugasnya agar tidak terjadi impor beras. Padahal, di periode pertama kepemimpinan Jokowi, pemerintah berhasil melakukan swasembada beras. Kini, pada akhir 2022, pemerintah malah merencanakan untuk impor beras.
"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit nanti para petani," ujar Djarot.
Djarot yang juga merupakan anggota komisi IV DPR itu, kemudian meminta Bulog dan Kementerian Pertanian agar membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.
Sementara, Djarot tak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi perlu mengevaluasi Siti Nurbaya Bakar. Ia hanya menyinggung soal adanya pembaruan di dalam kabinet.
"Mentan dievaluasi, Menhut (Menteri LHK) dievaluasi. Ini maksudnya Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," tutur dia lagi.