COVID-19 Merajalela di Kudus, 659 Pasien Meninggal, RS Nyaris Penuh

07 Jun 2021, 00:33 WIB

Warga melintas di depan objek wisata religi Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Jakarta, IDN Times - Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tak bisa diremehkan. Sebab, peningkatan kasus hariannya sudah mencapai 30 kali lipat dari angka normal.

Bupati Kudus, Hartopo, mengatakan sedikitnya sudah ada 60 desa dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, masuk kategori zona merah. Penularan penyakit yang bersumber dari virus Sars-CoV-2 itu semakin meluas menyusul ditemukannya banyak kasus COVID-19 di puluhan desa tersebut.

"Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diberikan penekanan agar penanganan COVID-19 di Kudus bisa lebih efektif," kata Hartopo pada Minggu (6/6/2021) di Kudus, seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

Hal lain yang diinstruksikan oleh Listyo, yaitu agar evaluasi penanganan COVID-19 diperbarui setiap hari. Khususnya di 60 desa yang dikatakan masuk zona merah.

Selain itu, mantan Kepala Bareskrim tersebut juga meminta agar dibangun Posko Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di setiap desa yang masuk zona merah. "Petugas juga harus rutin melaporkan perkembangan data kasus terbaru sehingga bisa segera diketahui dan diambil langkah-langkah agar bisa turun kasusnya," tutur dia.

Lalu, mengapa kasus COVID-19 di Kudus bisa tiba-tiba melonjak?

1. Desa di Kudus yang masuk zona merah berinisiatif melakukan lockdown

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 60 desa yang masuk kategori zona merah tersebar di sembilan kecamatan dengan jumlah masing-masing kecamatan bervariasi. Dari 60 desa zona merah, kata Hartopo, terbanyak tersebar di Kecamatan Jekulo ada 11 desa, lalu disusul Kecamatan Kota dan Jati. Masing-masing di desa itu ada sembilan desa zona merah, sedangkan kecamatan lainnya bervariasi antara satu hingga delapan desa.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat berkunjung ke salah satu desa yang masuk zona merah yakni Desa Pedawang, Kecamatan Bae. Perangkat desa setempat juga berinisiatif melakukan lockdown desa. Aktivitas itu disarankan dilakukan di tingkat RT lebih dulu.

2. Sebanyak 659 pasien meninggal di Kudus, rumah sakit kewalahan

Ilustrasi tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 mengusung jenazah pasien positif COVID-19. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Lantaran terjadi lonjakan drastis di Kudus, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama dengan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo serta Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito turun langsung ke lapangan. Dalam catatan Listyo, sudah ada 659 kematian akibat COVID-19.

"Kami sangat prihatin dengan meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Kudus ini. Kami minta semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan COVID-19," ungkap Listyo.

Dari data yang diterima, kata Listyo, jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani COVID di Kabupaten Kudus.

"Ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kabupaten Kudus juga semakin menipis karena dari 393 tempat tidur sudah terisi 359 tempat tidur atau 91 persen. Sementara ruang ICU dari 41 tempat tidur juga terisi 92 persen atau 38 tempat tidur," ujarnya.

3. Lonjakan kasus COVID-19 di Kudus terjadi karena selama libur Lebaran, tempat wisata ramai dikunjungi

Juru bicara vaksin dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi (Tangkapan layar YouTube Kemenkes)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkap ada beberapa penyebab kasus COVID-19 di Kudus melonjak tajam. Pertama, selama libur Lebaran 2021, tempat wisata di Kudus ramai pengujung.

"Tempat wisata ramai tapi lengah pemberlakuan sistem mikro PPKM-nya," kata Nadia yang dihubungi pada hari ini.

Kedua, karena kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga rendah. Ketiga, pada saat bersamaan, pengawasan pemerintah daerah terhadap penegakan aturan protokol kesehatan lemah.

"Pelacakan kasus (COVID-19) juga tidak optimal," tutur dia lagi.