COVID Melonjak, Epidemiolog Usul Lockdown Seluruh Jawa Termasuk Yogya

Menurut Dicky, untuk mengendalikan pandemik COVID-19, pembatasan pergerakan manusia saja tidak akan cukup. Jumlah tes juga harus digenjot. Selama ini jumlah tes yang dilakukan di Tanah Air masih minim. 

Data yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam saja menunjukan hanya 75.605 orang yang dites. Dari angka itu, diperoleh 12.906 individu yang terpapar COVID-19. Positivity rate harian pun mencapai 17,7 persen. 

"Sambil menunggu memperoleh jatah vaksin, aktivitas masyarakat harus benar-benar dibatasi. Hanya yang benar-benar esensial saja yang diizinkan beroperasi," kata Dicky. 

Ia juga mengusulkan agar vaksinasi COVID-19 terus digenjot. Meski Dicky menyayangkan genjot vaksinasi ini seharusnya dilakukan saat belum terjadi lonjakan kasus. Sehingga, jumlah warga yang dirawat di rumah sakit bisa diminimalisasi. 

"Harus ditambah opsi vaksinnya. Jangan hanya dua atau tiga jenis. Harus dikejar lagi dan mendatangkan vaksin dengan messenger mRNA," kata dia. 

Sementara, vaksin dengan teknologi mRNA yang akan masuk ke Indonesia adalah Pfizer. Kementerian Kesehatan mengatakan, pada Agustus 2021 mendatang Indonesia akan memperoleh sekitar 50 juta dosis vaksin Pfizer. 

Menurut Dicky, sulit untuk mengoptimalkan vaksinasi di saat tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19. Sebab, fokus tenaga kesehatan akan terpecah. Apalagi saat ini tenaga kesehatan tengah berupaya memulihkan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. 

"Di saat kondisi sudah memburuk, maka sulit mengejar program vaksinasi. (Fokus) tenaga kesehatan kan akan terpecah. Selain itu kan banyak juga nakes yang terpapar dan sakit," kata Dicky. 

Angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Menurut data dari Satgas Penanganan COVID-19, dalam kurun waktu 24 jam, bertambah 5.642 kasus aktif. Sehingga, akumulasi kasus aktif di Indonesia mencapai 135.738. 

Sementara, jumlah warga yang telah menerima vaksin dosis pertama baru 22.873.342. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Huda Tri Yudiana juga mendukung wacana agar dilakukan karantina wilayah. Ia mengatakan, tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit tak bisa dibiarkan penuh. Sebab, pasien penyakit lain yang juga membutuhkan penanganan medis segera jadi terbengkalai.

Menurutnya, paling tidak wacana lockdown ini bisa jadi peringatan bagi semua warga Yogyakarta untuk lebih menerapkan protokol kesehatan.

"Melihat dari kenyataan yang ada, wacana lockdown di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus COVID-19 ini," kata Huda.

Meski begitu, wacana lockdown wajib dirumuskan secara matang, termasuk dari aspek anggaran. Sejauh ini memang belum ada komunikasi terkait hitung-hitungan APBD untuk ongkos selama masa karantina wilayah.

"Terkait hal tersebut kita harus memikirkan masyarakat luas, di mana mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. Maka wacana lockdown ini adalah sebuah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun," kata politikus PKS itu.