CSIS Nilai Skenario Parpol Bikin Kotak Kosong di Pilkada Kebablasan

08 Agu 2024, 13:14 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Isu kotak kosong muncul seiring usulan KIM Plus.
Arya Fernandes kritik skenario calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta, dinilai mengkerdilkan semangat demokrasi.
PKS, NasDem, PKB, dan PDIP disarankan untuk membuat koalisi melawan KIM.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengkritik upaya sejumlah parpol membuat skenario calon tunggal melawan kotak kosong di PIlkada DKI Jakarta. Fenomena itu dinilai mengkerdilkan semangat demokrasi.

"Jadi menurut saya kalau ada skenario partai untuk mendesain pilkada melawan kotak kosong, saya kira itu sudah kebablasan dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat," kata Arya dalam paparan di acara bertajuk Peta Kompetisi Pilkada 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

1. Nasib kotak kosong di tangan PKS, NasDem, PKB, PDIP

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Arya menyampaikan, upaya mencegah kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta tergantung pilihan sejumlah parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia menyoroti PKS, NasDem, PKB, dan PDIP, yang juga memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta periode depan.

Fenomena kotak kosong di Pilkada Jakarta berembus seiring munculnya isu pembentukan KIM Plus. Parpol yang tergabung di KIM berusaha mengajak PKS, NasDem, dan PKB, bergabung koalisi. Upaya itu untuk membentuk koalisi satu paslon.

Ambang batas syarat dukungan di Pilkada DKI Jakarta, parpol atau gabungan parpol harus mengumpulkan minimal 22 kursi DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung kandidat.

"Kalau misalnya, skenarionya Nasdem, PKB, dan PKS (berkoalisi di Pilkada DKI), kalau PKS keluar berarti kan sisanya PKB dan Nasdem, PKB Nasdem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau, PKB-nya yang narik diri hanya ada NasDem itu tidak bisa nyalon. PDIP kalau bertemu dengan NasDem dapat 25, bisa nyalon," ungkap Arya.

2. CSIS dorong PKS, NasDem, PKB, PDIP tentukan dukungan pasti

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Oleh sebab itu, Arya mendorong agar PKS, NasDem, PKB, dan PDIP, segera menentukan dukungan dan membuat koalisi untuk melawan KIM.

"Jadi saya kira kita mendorong, agar partai-partai yang belum menentukan calon ini, dalam hal ini tentu PKS, Nasdem, PKB, PDIP untuk paling tidak bisa memberikan sinyal kira-kira akan mendukung siapa. Itu penting juga bagi kita supaya desain calon kotak tunggal ini bisa diprediksi ke depan," imbuhnya.

3. KIM Plus bantah soal upaya calon tunggal lawan kotak kosong

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno komentari soal Muhammadiyah yang memilih hati-hati terima konsesi tambang. (dok. PAN)

Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno membantah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyusun skenario agar Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Namun, menurut Eddy, skenario bisa terwujud jika semua partai politik sepakat untuk mengusung calon yang sama, baik karena ada ikatan emosional atau calon tersebut memang menjadi kandidat terkuat untuk diusung bersama.

"Gak, kami tidak ada desain khusus ya untuk kami menciptakan kotak kosong di mana pun ya," kata Eddy Soeparno di Gedung DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Eddy menepis isu adanya konspirasi menggagalkan satu calon tertentu maju di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Eddy, melawan kotak kosong juga merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di Pilgub, tidak ada," ujar dia.