Cucun Minta Maaf Usai Dikecam Gegara Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi

Pada kesempatan itu, Cucun turut menyoroti adanya wacana perubahan diksi "ahli gizi" menjadi quality control atau pengawas makanan bergizi.

Perubahan diksi itu dinilai justru akan memunculkan kekhawatiran baru, kualitas makanan berqizi dan aspek penqawasannya, menjadi tidak dapat dipastikan.

"Perlu kami tegaskan pula bahwa dalam video yang beredar, pembahasan tersebut merupakan respons atas usulan yang meminta agar embel-embel 'ahli gizi tidak digunakan," kata Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Secara prinsip, lanjut dia, apabila nomenklatur tersebut dihilangkan, hal ini justru membuka peluang bagi pihak yang bukan ahli gizi untuk masuk ke ruang profesi tersebut.

Kondisi ini berpotensi menggeser peran ahli gizi maupun tim pengawas gizi yang selama ini memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang terukur.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan perhatian. Setiap aspirasi yang disampaikan sangat berarti bagi penguatan program Presiden RI Prabowo yang begitu luar biasa, dalam mempersiapkan masa depan dan kualitas generasi penerus bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memicu kontroversi setelah ia menyebut pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis tidak harus melibatkan tenaga ahli gizi profesional.

Ia menilai, fungsi pengawasan gizi dapat dijalankan oleh tenaga nonprofesional yang memperoleh pelatihan singkat, bahkan oleh lulusan SMA yang dinilai cakap mengelola kebutuhan dasar gizi.

Sikap tersebut bertolak belakang dengan pandangan banyak pihak yang memandang kehadiran ahli gizi sebagai komponen penting untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas nutrisi, serta pencegahan risiko kesehatan bagi penerima manfaat program.

Kontroversi semakin menguat karena pernyataan itu tercetus di tengah sorotan terhadap kasus keracunan pangan di sejumlah fasilitas SPPG, yang justru mempertegas urgensi kompetensi teknis dalam pengelolaan menu dan pengawasan higienitas.

Meski demikian, Cucun berargumen, proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif memungkinkan perubahan nomenklatur dan standar tenaga gizi, sehingga membuka ruang bagi model pengawasan yang lebih fleksibel.