Curhat Dokter Tak Setuju Insentif Nakes Dipotong Sampai 50 Persen

05 Feb 2021, 08:58 WIB

Ilustrasi tenaga medis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Jakarta, IDN Times - Pada awal Februari, pemerintah memberikan kejutan bagi tenaga kesehatan dengan memangkas besaran insentif sampai 50 persen. Hal tersebut tertuang dalam salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-65/MK.02/2021 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 1 Februari 2021.

Keputusan tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak, hingga akhirnya Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, buka suara. Dia mengatakan, pengurangan insentif bagi tenaga kesehatan saat ini belum final karena masih tahap pembahasan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

"Pada prinsipnya pemerintah memahami aspirasi dari para tenaga kesehatan yang telah berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi pasien COVID-19, keputusan yang nantinya akan diambil tentunya adalah yang terbaik dengan mempertimbangkan aspirasi tenaga kesehatan dan juga anggaran yang tersedia," paparnya dalam Youtube Sekrtariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Meski demikian, keputusan pemerintah membuat tenaga kesehatan kecewa. Berikut ungkapan hati para tenaga kesehatan (nakes) jika insentif dipangkas saat beban kerja semakin meningkat.

1. Tenaga medis punya risiko tinggi terpapar COVID-19 dan menanggung beban psikologis

ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Fauzan)

Seorang dokter yang enggan menyebutkan namanya merasa resah, sebab saat jumlah kasus meningkat, pemerintah justru memotong insentif hingga 50 persen.

Dia menegaskan, tenaga medis mempunyai risiko tinggi terpapar COVID-19 karena langsung melayani pasien COVID-19. Terlebih saat ini ketersediaan alat pelindung diri (APD) juga mulai kurang, jasa layanan medis pun banyak yang tidak sesuai.

Selain itu, beban psikis tenaga kesehatan juga semakin hari semakin berat sebab tidak sedikit rekan medis bahkan para senior, spesialis yang gugur karena terpapar COVID-19.

"Sebenarnya kebanyakan ini juga keresahan dari rekan-rekan medis di lapangan, belum lagi opini-opini publik seolah-olah tenaga medis aji mumpung mendulang rejeki di kala pandemik," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (4/1/2021).

2. Banyak nakes yang seharusnya berhak dapat insentif tapi kenyataannya tidak dapat sama sekali

ilustrasi tenaga kesehatan. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Dokter yang bekerja di rumah sakit untuk melayani pasien COVID-19 ini menggarisbawahi, dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-65/MK.02/2021 tercatat nominal tertinggi yang diberikan 50 persen dari sebelumnya, sehingga memberikan asumsi rekan tenaga medis bisa saja tidak mendapat insentif sama sekali dalam melayani pasien COVID-19.

"Untuk rekan-rekan yang seharusnya berhak mendapat insentif pun pada kenyataannya ada yang tidak mendapat sama sekali, transparansinya kurang jelas, saya kurang paham apakah tidak tercatat dalam sistem manajemen kesehatan nasional, atau pengajuan insentifnya bermasalah," ungkapnya.

3. Kondisi kesehatan sejatinya sudah ambruk

Perawat ICU RSPP Modular Simprug, Novi Citra Lenggana (Dok. Humas RSPP)

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya peduli dengan tenaga medis, jika insentif turun setidaknya kesejahteraan dan kesehatan tenaga medis diperhatikan, seperti pemerataan distribusi APD, ketersediaan dan percepatan pemeriksaan PCR juga dioptimalkan.

Dia berharap, pemerintah juga fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya nakes dengan mengutamakan program-progran preventif dibanding penanganan atau kuratif.

Dia menyarankan pemerintah mengambil kebijakan tidak secara populis saja, tapi dinilai dari berbagai sektor, untuk penyampaian opini maupun akar masalah.

"Semoga penanganan pandemik di negara kita lebih baik ke depannya, kondisi kesehatan sejatinya sudah ambruk, sudah ada kerusakan kolateral," tegas sang dokter.