Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 21 orang tersangka kasus dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 158 orang saksi.
“Sehingga total Tersangka menjadi 21 orang termasuk perkara Obstruction of Justice,” kata Ketut, Senin (29/4/2024).
Terbaru, Kejagung menetapkan lima tersangka kasus timah pada Jumat (26/4/2024). Dua di antaranya merupakan bos Sriwijaya Air yang merupakan kakak beradik yakni Hendry Lie (HL) dan Fandy Lingga (FL).
“Sedangkan Tersangka HL selaku Beneficiary Owner dan Tersangka FL selaku Marketing PT TIN telah turut serta dalam kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk, selain itu keduanya juga membentuk CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegalnya,” ujarnya.
Selain dua pihak swasta, tiga diantaranya merupakan penyelenggara negara daerah. Mereka adalah Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015–2019, Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kadis ESDM Bangka Belitung dan BN sebagai Plt Kadis ESDM Bangka Belitung pada 2019.
Dalam perkara ini, Suranto Wibowo telah menerbitkan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) kepada lima perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter) secara tidak sah karena RKAB yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung.
Penerbitan RKAB tersebut tetap dilanjutkan oleh BN dan AS.
“Bahkan tersangka SW, tersangka BN, dan tersangka AS mengetahui bahwa RKAB tersebut tidak dipergunakan untuk menambang di lokasi IUP-nya perusahaan smelter itu sendiri, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari IUP PT Timah Tbk,” imbuhnya.