Jakarta, IDN Times - Sebanyak delapan pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengalami peretasan. Kejadiani ini terjadi ketika berada di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi yang didirikan koalisi masyarakat di depan Gedung KPK, Senin 27 September 2021.
"Diambil nomornya sama orang yang enggak dikenal," ujar penyidik KPK nonaktif, Ronald Paul Sinyal.
Setidaknya ada delapan orang yang akun WhatsApp dan Telegramnya diretas. Mereka adalah:
Diketahui, delapan orang itu merupakan bagian dari 56 pegawai nonaktif KPK yang bakal dipecat pada Kamis, 30 November 2021. Mereka dipecat setelah gagal beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena dinyatakan gagal tes wawasan kebangsaan (TWK).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dari 75 orang gagal TWK ada 24 pegawai yang diberi kesempatan ikut diklat wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun, hanya 18 yang bersedia mengikutinya.
"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diberi kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021," ujar Alex.
"Memberhentikan dengan hormat kepada 50 (lima puluh) orang pegawai KPK Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021," lanjut Alex.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa keputusan ini baru keluar karena KPK lebih dahulu menunggu putusan dari gugatan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebelumnya UU KPK digugat di dua lembaga yudikatif tersebut.
"MK pada 31 Agustus sudah memutuskan, MA pada 9 September telah memutuskan," jelasnya.