Daftar Kader PDIP Keluar di Tahun Politik 2024, Ada Gibran-Maruarar

Gibran menjadi salah satu kader yang menyeberang dan memilih bergabung dengan lawan politik PDI Perjuangan. Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Pada awal November 2023, Gibran mengaku sudah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan. Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga membenarkan hal tersebut.

"Ya, sudah (kembalikan KTA). Jadi, sudah diselesaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, karena Mas Gibran menerima KTA dari DPC Kota Surakarta," ujar Hasto.

Gibran Rakabuming Raka diusung oleh PDI Perjuangan dan terpilih menjadi Wali Kota Solo.

Adik ipar Gibran yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga kini tak berstatus kader PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyebut, Bobby Nasution kini tak lagi menjadi kader partainya. Terkait hal ini, calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengatakan, bila ada kader yang tidak disiplin memang harus ada tindakan dari partai.

"Kalau memang indisiplin dan aturan partai tidak ditepati, saya kira partai tidak boleh ragu dalam memutuskan itu," ujar Ganjar di kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Medan sudah tepat.

"Karena dari sebuah konsekuensi pilihan politik. Saya kira tindakannya (DPC PDIP Medan) sudah betul," ucap dia.

DPP PDI Perjuangan, juga memecat Budiman Sudjatmiko karena sudah mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Padahal, PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Politikus PDIP, Deddy Sitorus, menyebut Budiman dipecat karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"AD/ART, peraturan organisasi dan berbagai keputusan/rekomendasi yang dibuat dalam Rakernas partai terkait disiplin kader dan organisasi," ujar Deddy kepada IDN Times, Jumat (25/8/2023).

Selain itu, DPP PDI Perjuangan juga mencopot Gubernur Maluku, Murad Ismail, dari jabatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Maluku. Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati, pembebastugasan Murad sebagai Ketua DPP PDIP Maluku sudah sesuai mekanisme organisasi.

“Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," ujar Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Sadarestuwati dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Ketua DPP PDIP Perjuangan Bidang Perempuan, Sri Rahayu, menyayangkan sikap murad yang mementingkan urusan keluarga dibanding masyarakat. Sebab, Murad dianggap membela istrinya yang keluar dari PDI Perjuangan dan pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN) untuk daftar menjadi calon legislatif (caleg).

Dalam aturan PDIP, dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai.

“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan Partai bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai," ujar dia.