Daftar Lengkap Daerah PPKM Level 1-3 di Jawa dan Bali

05 Okt 2021, 11:25 WIB

Suasana KRL jurusan Tanah Abang-Parung Panjang, Jumat (10/7/2020) (IDN Times/Herka Yanis).

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali hingga18 Oktober 2021. Perpanjangan PPKM itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan tak ada lagi daerah di Jawa dan Bali yang berstatus level 4. Artinya, semua daerah di Jawa dan Bali kini menerapkan PPKM Level 3 hingga 1.

Berikut daftar terbaru wilayah PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa-Bali:

1. Daerah PPKM Level 3

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Pemerintah menyebut terdapat sejumlah daerah pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang masih menerapkan PPKM Level 3. Adapun, daftarnya sebagai berikut:

- DKI Jakarta

Kepulauan Seribu
Jakarta Barat
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Jakarta Pusat

- Banten

Kota Tangerang
Kota Cilegon
Kabupaten Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kota Serang
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Serang

- Jawa Barat

Kabupaten Kuningan
Kota Sukabumi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Bandung
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Majalengka
Kota Tasikmalaya
Kota Depok
Kota Cimahi
Kabupaten Karawang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Subang
Kabupaten Garut

- Jawa Tengah

Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Tegal
Kabupaten Rembang
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Pati
Kabupaten Magelang
Kabupaten Kudus
Kota Salatiga
Kota Pekalongan
Kota Magelang
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Jepara
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Brebes
Kabupaten Blora
Kabupaten Batang

- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
Kota Yogyakarta
Kabupaten Kulonprogo
Kabupaten Gunungkidul

- Jawa Timur

Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Magetan
Kabupaten Madiun
Kabupaten Lumajang
Kota Surabaya
Kota Probolinggo
Kota Mojokerto
Kota Malang
Kota Batu
Kabupaten Kediri
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Blitar
Kabupaten Tuban
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Sampang
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Malang
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Jember
Kabupaten Gresik
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Bangkalan

- Bali

Kabupaten Jembrana
Kabupaten Bangli
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Badung
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Buleleng
Kota Denpasar

2. Daerah PPKM Level 2 dan 1

Ilustrasi mobilitas masyarakat selama PPKM (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Dibandingkan PPKM Level 3, jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 2 dan 1 lebih sedikit. Tercatat daerah PPKM Level 2 dan 1 hanya ada di tiga provinsi.

Berikut daftar daerah yang menerapkan PPKM Level 2 dan 1:

- Jawa Timur

Level 1

Kota Blitar

Level 2

Kota Madiun
Kota Kediri
Kabupaten Jombang
Kabupaten Banyuwangi
Kota Pasuruan

- Jawa Tengah

Level 2

Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sragen
Kota Tegal
Kota Surakarta
Kota Semarang
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kendal
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Semarang
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Demak

- Jawa Barat

Level 2

Kota Cirebon
Kabupaten Pangandaran
Kota Banjar

3. Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan ada sejumlah kegiatan masyarakat dilonggarkan selama masa perpanjangan PPKM hingga 18 Oktober 2021.

“Untuk itu dalam penerapan PPKM level yang akan diberlakukan selama dua minggu ke depan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian,” kata Luhut dalam keterangan persnya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/10/2021).

Salah satu aturan yang mulai dilonggarkan pemerintah yaitu pusat kebugaran dengan kapasitas 25 persen dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, skrining di pusat kebugaran juga harus menggunakan PeduliLindungi.

“Dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan screening PeduliLindungi pada wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Yogyakarta, dan Surabaya Raya,” ujar Luhut.