Jakarta, IDN Times - Ombudsman RI melaporkan pemangkasan anggaran periode 2025 sebesar Rp91, 6 miliar (35,84 persen) kepada Komisi II DPR. Akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu, anggaran Ombudsman RI pada 2025 tersisa Rp163,9 miliar.
Pemotongan anggaran senilai Rp91,6 miliar terjadi usai rekonstruksi atau perbaikan anggaran. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan pagu instansinya pada 2025, sebagian telah dianggarkan untuk belanja gaji dan tunjangan senilai Rp127.254.496.000 atau 49,79 persen dari anggaran yang sudah dipangkas.
"Maka, pagu yang efektif tersisa adalah Rp36.736.523.000 atau 14,37 persen (dari anggaran yang sudah dipangkas). Tentu kami mohon dukungan dari Komisi II bahwa pagu anggaran yang tersisa selain untuk belanja pegawai, juga dimanfaatkan untuk penyelesaian laporan masyarakat dan opini pengawasan," ujar Najih di ruang rapat komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2025).
Ombudsman RI menargetkan menyelesaikan 7.700 laporan atau pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Kegiatan itu butuh anggaran sebesar Rp16, 2 miliar.
Untuk aktivitas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tetap dilakukan di 637 instansi. Aktivitas itu membutuhkan anggaran Rp15,9 miliar.
Laporan investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik tercatat ada 41 laporan. Ombudsman RI membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Maka, total anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan program prioritas nasional di Ombudsman Pusat dan 34 perwakilannya di seluruh Indonesia, yaitu Rp34.302.995.000.
Sebelum ada perbaikan pemangkasan anggaran, jumlah anggaran Ombudsman RI yang disunat mencapai Rp103 miliar atau nyaris 50 persen dari anggaran tahun 2025. Najih sempat khawatir efisiensi anggaran itu bisa berdampak terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat hingga pencegahan maladministrasi yang menjadi tugas utama ORI, tak bisa dijalankan secara optimal.