Dana Dipangkas dari Pusat, Pramono Perintahkan OPD Efisiensi Anggaran

06 Okt 2025, 18:05 WIB

Dini Suciatiningrum

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmikan Halte Transjakarta Jaga Jakarta. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Penurunan DBH capai Rp15 triliun
Seluruh OPD harus lakukan efisiensi
Efisiensi tidak sentuh bansos

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov dan BUMD DKI, membahas keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) hingga Rp15 triliun.

"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono dalam rapat tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari akun media sosial Pramono, Senin (6/10/2025)

1. Penurunan DBH capai Rp15 triliun

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar rapat pimpinan paripurna membahas alokasi anggaran, Senin (6/10/2025). (Tiktok.com/pramonoanungw)

Sebelumnya, Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati APBD Jakarta tahun depan sebesar Rp95,35 triliun yang diproyeksikan penerimaan transfer dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

Namun dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

"Alat transfer ke daerah, TKD-nya mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp15 triliun," ucap Pramono.

2. Seluruh OPD harus lakukan efisiensi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat menyambangi lokasi kebakaran di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (30/9/2025) pagi. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Pramono memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan efisiensi dan evaluasi menyeluruh, serta menyisir anggaran nonprioritas.

"Saya dan Pak Wagub akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta," ucapnya.

3. Efisiensi tidak sentuh bansos

Pastikan Penerima Tepat Sasaran, Disdik DKI Jakarta Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Meski demikian, Pramono menegaskan agar OPD tidak menganggu alokasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP maupun KJMU, karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," imbuhnya.